SOLUSIMEDIA.ID,MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, terus memperkuat komitmen pembangunan inklusif dengan memastikan kawasan kepulauan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan kota.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan berbasis riset dan data.
Komitmen ini mengemuka dalam audiensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Pemerintah Kota Makassar, yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (19/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pihak FISIP Unhas memaparkan sejumlah rekomendasi strategis terkait pengelolaan wilayah kepulauan yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pulau.
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ahmad Yani, menegaskan pentingnya pendekatan berbagai aspek dalam pengelolaan pembangunan kawasan kepulauan di Kota Makassar.
Menurutnya, tahun-tahun sebelumnya, kebijakan pembangunan kawasan pulau cenderung menggunakan pendekatan one size fits all atau fits for all, di mana satu model kebijakan diterapkan secara seragam pada pulau di Kecamatan Sangkarang.
Padahal, setiap pulau memiliki karakteristik, permasalahan, dan sumber daya yang berbeda.
“Kami membahas pembangunan Pulau kedepan. Kita tau, setiap pulau punya masalah yang berbeda, kita mau semua aspek pemerataan, sehingga proses pengambilan kebijakannya juga harus disesuaikan,” ujar Andi Ahmad Yani.
Ia menjelaskan, FISIP Unhas mendorong penerapan pendekatan Island Policy Proofing, yakni mekanisme untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar relevan dengan konteks pulau yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
Dengan pendekatan ini, kebijakan diharapkan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dia menekankan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu isu paling mendesak di kawasan kepulauan karena berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan laut.
“Sampah ini bukan hanya berdampak ke masyarakat, tapi juga ke lingkungan. Ikan makan plastik, lalu kita makan ikan itu, akhirnya masuk mikroplastik ke tubuh manusia. Dalam jangka panjang ini sangat berbahaya dan berisiko terhadap kesehatan,” ungkapnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang hadir langsung dalam audiensi tersebut, menyambut baik kontribusi akademik dari Universitas Hasanuddin untuk konsep pembangunan di Pulau.
\”Dengan kolaborasi bersama perguruan tinggi menjadi langkah penting dalam memastikan kebijakan yang diambil pemerintah daerah memiliki dasar ilmiah yang kuat,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa pendekatan tata kelola yang adaptif dan partisipatif menjadi kunci agar pembangunan kepulauan tidak lagi tertinggal, melainkan tumbuh sejajar dengan kawasan lainnya di Kota Makassar.
Munafri memastikan Pemerintah Kota Makassar, menyiapkan sejumlah program strategis untuk memperkuat layanan dasar dan konektivitas kawasan kepulauan pada tahun 2026.
Program tersebut meliputi penyediaan kapal transportasi laut, pengembangan dermaga, hingga pembangunan sekolah rakyat bagi anak-anak pulau.
Appi menjelaskan, penyediaan armada kapal penyeberangan menjadi salah satu prioritas utama untuk menunjang mobilitas masyarakat pulau.
“Mulai kapal, dermaga, dan sekolah rakyat itu kita targetkan jalan tahun ini. Tapi memang prosesnya masih dicarikan konsep,” ujar Munafri.
Di sektor pendidikan, Appi menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak pulau melalui pembangunan sekolah rakyat dengan konsep boarding school.
“Kami dorong sekolah rakyat ini dibangun di pulau agar anak-anak tidak setiap hari harus melawan ombak untuk sekolah. Persyaratannya memang ketat, seperti kebutuhan lahan tujuh hektar, tapi kami minta ada pengecualian untuk wilayah pulau,” terangnya.
Pemkot Makassar juga tengah menyiapkan alternatif lain berupa rumah singgah atau asrama khusus bagi anak-anak pulau yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, mengingat akses SMA di pulau masih sangat terbatas.
“Ini untuk memastikan mereka bisa melanjutkan pendidikan tanpa terhambat kondisi geografis,” jelasnya.
Munafri menegaskan, seluruh program tersebut tetap harus melalui proses perencanaan dan penganggaran yang matang serta disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Terkait persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di pulau, Munafri menyampaikan Pemkot Makassar akan mengoptimalkan keberadaan insinerator dengan penerapan standar yang lebih baik.(*)
