SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur di Kecamatan Panakkukang pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang digelar pada Senin, 26 Januari 2026.
Fokus utama sorotan adalah banjir, kondisi jalan rusak, serta drainase yang belum optimal, yang dianggap menghambat aktivitas masyarakat dan potensi pembangunan wilayah.
Tiga legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Manggala–Panakkukang, yaitu drg. Eshin Usami Nur Rahman Partai Golkar (Golongan Karya), Hartono PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dan Hj. Umiyati Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hadir secara aktif dalam forum tersebut.
Kehadiran mereka mencerminkan komitmen DPRD untuk memastikan aspirasi masyarakat sejak proses awal perencanaan pembangunan daerah.
Dalam forum tersebut, Hj. Umiyati, mengungkapkan bahwa persoalan infrastruktur seperti jalan rusak, banjir, dan drainase masih mendominasi daftar keluhan warga setempat.
Ia menekankan bahwa isu tersebut telah muncul secara berulang, baik dalam forum Musrenbang maupun saat kegiatan reses dewan.
“Persoalan infrastruktur seperti jalan rusak, banjir, dan drainase masih menjadi isu dominan yang disampaikan masyarakat, baik dalam Musrenbang maupun pada saat kegiatan reses,” ujar Umiyati kepada wartawan seusai forum.
Musrenbang Kecamatan Panakkukang secara resmi dibuka oleh Drs. H. Irwan Rusfiady Adnan, Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Makassar yang mewakili Wali Kota Makassar.
Forum ini menjadi wadah strategis untuk merumuskan usulan pembangunan yang partisipatif dan disesuaikan langsung dengan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
Melalui Musrenbang, para legislator berharap usulan masyarakat — khususnya yang menyangkut peningkatan kualitas jalan, penanganan genangan air, serta perbaikan drainase — dapat diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2027.
Penyusunan prioritas pembangunan ini diharapkan mencerminkan kebutuhan nyata warga di Panakkukang, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Para anggota DPRD mengajak organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk menindaklanjuti usulan yang telah teridentifikasi, sehingga masalah lama seperti banjir musiman dan infrastruktur jalan yang belum memadai tidak terus berulang dari tahun ke tahun.
Musrenbang juga menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan pemerintah, legislatif, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Kota Makassar.
(*)
