Pemprov Sulsel terus memantau perkembangan ini sebagai ukuran efektivitas program penguatan demokrasi yang dilaksanakan.
Sebagai bagian dari analisis, berbagai faktor yang memengaruhi dinamika demokrasi sedang diidentifikasi, termasuk produk peraturan kepala daerah di beberapa kabupaten/kota yang dinilai berpotensi menghambat kebebasan berkeyakinan serta tingginya frekuensi unjuk rasa yang sebagian besar dipicu oleh isu nasional, bukan lokal.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) kini telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi para gubernur di seluruh Indonesia.
Penetapan ini dimaksudkan agar kepala daerah lebih fokus dalam menjaga transisi demokrasi serta stabilitas politik di wilayah masing-masing.
Dengan begitu, provinsi diharapkan aktif berkontribusi terhadap perbaikan kualitas demokrasi nasional.
Dalam kerangka itu pula, pemerintah pusat sedang menyiapkan skema penghargaan bagi provinsi yang berhasil mencapai kategori IDI “Tinggi”, dengan penilaian yang akan dilakukan pada tahun 2026 berdasarkan data tahun 2025.
Skema ini diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi daerah-daerah untuk terus berinovasi dalam memperbaiki kualitas demokrasi mereka.
