SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus menggenjot akselerasi pembangunan demi mewujudkan kota yang maju, inklusif, dan berdaya saing.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, arah pembangunan 2026 difokuskan pada program yang menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan.
Komitmen tersebut tercermin dari tingginya partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Tercatat sebanyak 2.181 usulan program masuk dalam sistem perencanaan, terdiri atas 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 987 usulan sektoral.
Selain itu, terdapat 795 usulan hasil integrasi Dakel dan sektoral yang akan melalui proses sinkronisasi serta penajaman prioritas.
Gambaran ini mengemuka dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Four Points by Sheraton, Kamis (12/2/2026).
Forum tersebut dihadiri langsung Wali Kota Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, jajaran SKPD, camat, dan lurah se-Kota Makassar.
Dalam arahannya, Munafri menyampaikan peringatan keras terkait persoalan internal birokrasi. Ia menegaskan keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada soliditas dan sinergi antarperangkat daerah.
Namun, menurutnya, pembenahan internal harus menjadi prioritas sebelum memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegas Munafri.
Ia bahkan menyinggung istilah deep state dan state capture dalam konteks pemerintahan daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut bisa terjadi ketika sistem internal justru mengendalikan arah kebijakan melalui kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan pimpinan.
Munafri mengungkapkan, selama hampir satu tahun melakukan pengamatan, ia menemukan praktik transaksional dalam pengadaan barang dan jasa serta ego sektoral yang menghambat program prioritas.
“Inilah yang menurut saya menjadi alarm. Leadership kita diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya manis,” katanya.
Munafri menegaskan akan melakukan pengawasan dan cross check langsung terhadap pelaksanaan program, bahkan melibatkan unsur non-pemerintahan untuk memastikan transparansi.
Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi sistem sebagai instrumen penguatan integritas, meski diakuinya belum semua perangkat daerah terbuka terhadap perubahan tersebut.
“Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Yang harus dipastikan adalah program tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” ujarnya lagi.
Selain pembenahan birokrasi, Munafri menyoroti isu kebersihan kota sebagai agenda krusial. Program “Jumat Bersih” diwajibkan hingga tingkat RT setiap pekan.
Ia juga menekankan penataan taman kota, penertiban spanduk dan baliho semrawut, serta larangan iklan rokok di kawasan jantung kota.
Tak kalah penting, ia mengingatkan agar tidak terjadi double budgeting dan target pendapatan tidak disusun terlalu rendah demi mengejar insentif.
Di akhir arahannya, Munafri mengajak seluruh jajaran memperkuat sinergi dan integritas. “Sehingga forum ini menjadi ruang pembangunan kota lebih baik, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mengingatkan pentingnya penyelarasan program dengan visi-misi pembangunan kota.
“Semuanya harus bergerak dalam satu irama. Visi pembangunan kota tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi program adalah kunci agar tujuan besar kita bisa tercapai secara optimal,” singkatnya.
Kepala Bappeda Makassar, Dahyal, memaparkan bahwa seluruh rancangan program merupakan hasil penjaringan Musrenbang yang telah melalui proses sinkronisasi lintas perangkat daerah.
“Rancangan program ini merupakan rekomendasi yang kami terima dari SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari arah pembangunan Kota Makassar,” ujarnya.
Dari sektor pendidikan, diusulkan rehabilitasi ruang kelas, penataan halaman sekolah, pengaktifan Unit Layanan Disabilitas (ULD), hingga penyediaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) berbasis by name by address.
“Program pembagian baju sekolah gratis juga menjadi perhatian, dengan skema distribusi langsung ke sekolah-sekolah sebelum memasuki tahun ajaran baru,” tuturnya.
Di bidang kesehatan, program diarahkan pada peningkatan layanan di Kepulauan Sangkarrang, pelatihan bahasa isyarat bagi petugas, hingga penyusunan SOP pelayanan ramah disabilitas.
“Tak kalah penting, terdapat usulan klaim pembayaran pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dan tidak mampu pada rumah sakit rujukan,” jelasnya.
Dinas PU memfokuskan program pada akses air bersih, sanitasi aman, infrastruktur jalan, drainase, dan pengendalian banjir.
Dinas Lingkungan Hidup mendorong optimalisasi pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
“Ada juga usulan perbaikan tata kelola lingkungan yang terintegrasi, berbasis data, dan akuntabel menjadi bagian dari agenda prioritas,” katanya.
Hingga sektor pariwisata, koperasi, perikanan, dan pertanian, seluruhnya diarahkan pada penguatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi lokal.
“Seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar ke depan, dengan harapan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan,” pungkas Dahyal.
(*)
