SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Menindaklanjuti aduan masyarakat yang masuk, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar melalui layanan Home Care melakukan penjemputan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan prosedur dan ketentuan pelayanan kesehatan yang berlaku.
Penjemputan tersebut dilaksanakan pada Selasa (10/2/2026) sebagai bentuk respons cepat atas laporan warga.
Tim Home Care Dinkes Kota Makassar bergerak ke lokasi setelah menerima informasi melalui kanal pengaduan resmi Pemerintah Kota Makassar.
Dinas Kesehatan Kota Makassar menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan setiap warga memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak, termasuk kelompok rentan yang membutuhkan penanganan khusus.
“Tindak lanjut ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan pelayanan kesehatan yang responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam postingan dalam akun sosial media resmi Dinkes yang diposting pada, Rabu (11/2/2026).
Ia menjelaskan, penanganan ODGJ dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan mengedepankan pendekatan humanis serta keselamatan pasien.
Setelah dilakukan penjemputan, pasien akan menjalani proses asesmen dan penanganan medis lanjutan sesuai kondisi yang bersangkutan.
Lebih lanjut, Dinkes Kota Makassar menegaskan bahwa setiap aduan masyarakat yang masuk akan diproses secara cepat dan terarah melalui program Aduan LONTARA+.
Program ini menjadi salah satu inovasi pelayanan publik yang dirancang untuk memperkuat sistem respons pemerintah terhadap kebutuhan warga.
“Melalui program Aduan LONTARA+, setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan terarah. Upaya ini menjadi komitmen Dinas Kesehatan Kota Makassar dalam mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.
Pemerintah Kota Makassar terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan berbagai kondisi yang membutuhkan intervensi layanan kesehatan.
Sinergi antara warga dan pemerintah diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang inklusif, sigap, dan berkelanjutan di Kota Makassar.
(*)
