Warning SKPD, Munafri Tegaskan Tata Kelola Pemerintahan Demi Cegah Pelanggaran Hukum

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kota Makassar secara menyeluruh. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pembahasan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 yang berlangsung di Novotel Grand Shayla Makassar, Rabu (16/7/2025). Munafri meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih serius dan proaktif dalam menindaklanjuti temuan Inspektorat. “Saya meminta Inspektorat untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang ada dan menggali masalahnya sampai ke akar-akarnya,” ujar Appi. Menurutnya, setiap rekomendasi perbaikan harus segera dijalankan demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan. “Efek jera harus dijalankan untuk memberikan contoh yang baik bagi generasi yang akan datang,” tegas Munafri. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan aturan yang berlaku. Jika ditemukan regulasi yang saling bertabrakan, Munafri menilai perlu ada diskusi terbuka untuk mencari solusi bersama tanpa mengorbankan integritas pemerintahan. Lebih jauh, Munafri memastikan dirinya akan terus memantau pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di semua tingkatan SKPD. Ia mengajak seluruh jajaran untuk bekerja sama membangun sistem pemerintahan yang bersih dan efektif. “Saya tidak ingin ada kebohongan dan kecurangan dalam menjalankan pemerintahan. Saya ingin membangun sistem yang membuat kita semua bisa bekerja dengan bahagia dan tanpa ketakutan,” ujarnya. Munafri juga menyampaikan, pentingnya membangun budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk budaya “siri” (rasa malu) dan kehormatan yang diyakini mampu menjadi fondasi pemerintahan yang bermartabat. “Kita harus bekerja keras untuk keluar dari zona yang tidak baik ini. Kita tidak hanya bicara tentang uang dan anggaran, tetapi juga tentang membangun nilai-nilai yang baik dalam pemerintahan,” tuturnya. Melalui upaya pembenahan yang berkesinambungan, Pemkot Makassar berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik serta mewariskan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas kepada generasi mendatang. Munafri Arifuddin, kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Politisi Golkar itu nenjelaskan bahwa berbagai persoalan yang selama ini muncul ibarat “sampah” yang menumpuk akibat sistem yang dibiarkan berjalan tanpa pembenahan serius. Ia menilai jika tata kelola tidak diperbaiki dari hulu hingga hilir, maka perubahan hanya akan menjadi wacana tanpa hasil nyata. “Seluruh persoalan ini bisa kita hilangkan dari awal, bagaimana kita mengantisipasi. Saya tahu ini tidak mudah, tapi kalau tidak dimulai, kita tidak akan pernah keluar dari kondisi ini,” ujarnya. Appi mengungkapkan, langkah rotasi pejabat akan terus dilakukan secara berkala. Perputaran ini, kata dia, bukan sekadar soal suka atau tidak suka, melainkan untuk menyegarkan organisasi dan menggali potensi pegawai yang sebelumnya belum tampil maksimal. “Saya sengaja merotasi. Yang di atas turun ke bawah. Ternyata yang di bawah ini lebih teknis dan lebih mampu melakukan kerja luar biasa. Kita mau mencari orang-orang yang punya kemampuan baik tapi tersembunyi,” jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya temuan pelanggaran yang menurutnya perlu diklarifikasi secara detail, apakah bersifat administratif atau sudah masuk kategori yang merugikan negara. “Kalau ini sudah sampai ke wilayah yang membahayakan dan merugikan keuangan negara, tidak akan pernah ada kata maaf untuk itu,” tegasnya. Ia menkankan pola pengadaan barang dan jasa yang kerap menjadi celah praktik curang. Menurutnya, semakin besar anggaran, semakin banyak pihak yang mencoba melakukan intervensi untuk mencari keuntungan pribadi. “Kalau belanja barang jasanya kecil, kegiatan yang dikasih besar. Kalau belanja barang jasanya besar, banyak sekali tangan-tangan yang mau mencoba menyentuh. Ini yang saya mau kita cegah bersama,” kata Munafri. Pemkot Makassar berkomitmen memastikan pembenahan ini berjalan konsisten sebagai upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya publik. Untuk memastikan pengawasan berjalan ketat, ia memerintahkan Inspektorat Daerah menyampaikan laporan rutin setiap dua pekan langsung kepadanya. “Tugas besar ada di Inspektur. Kontrol ini saya minta setiap dua minggu laporannya sampai ke saya. Kalau sifatnya administratif, kita luruskan dengan baik,” katanya. “Tapi kalau sudah menyangkut kerugian negara, jangan coba-coba, tidak akan ada kata maaf, akan berlanjut sampai selesai,” lanjut Appi. Munafri juga menegaskan akan mulai melakukan evaluasi dan pembenahan hingga ke unit pelayanan dasar seperti puskesmas. Langkah ini diambil agar etos kerja yang transparan, efisien, dan profesional bisa dibangun di semua lini pemerintahan. “Kalau tata kelola berjalan baik, etos kerja kita akan sama, efisien, simpel, bukan berlomba-lomba mencari keuntungan dalam setiap kegiatan,” ujarnya. Ia mengimbau seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk tidak mencari celah dalam prosedur dan memastikan setiap kebijakan selalu berpijak pada regulasi yang berlaku. “Segala macam prosedur kalau memang harus ribet demi menjaga tata kelola, ya harus kita jalani. Jangan dibuat simpel hanya karena asumsi kita sendiri,” tutup Munafri. (*)