SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan rencana impor 105.000 mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tidak akan menambah beban fiskal negara. Skema pembiayaan pengadaan kendaraan dilakukan melalui pinjaman perbankan BUMN, dengan cicilan yang dibayarkan melalui realokasi anggaran dana desa yang selama ini rutin dianggarkan setiap tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembiayaan kendaraan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara bersumber dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kementerian Keuangan akan mencicil kewajiban tersebut sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan. “Risikonya clear, tidak ada tambahan risiko fiskal,” ujarnya. Menurut Purbaya, mekanisme pembayaran dilakukan dengan mengalihkan sebagian alokasi dana desa yang sudah tercatat dalam belanja negara. Dengan demikian, yang berubah adalah metode penyaluran anggaran, bukan penambahan pos belanja baru dalam APBN. “Setiap tahun memang kita belanja segitu, sekarang cara belanjanya yang berubah,” kata dia. Kontrak dengan Dua Pabrikan India Rencana impor ini menyedot perhatian publik karena melibatkan pembelian kendaraan niaga dalam jumlah besar dari India. Agrinas telah meneken kontrak senilai Rp24,66 triliun dengan dua produsen otomotif India. Mahindra & Mahindra Ltd menerima pesanan 35.000 unit single cabin Scorpio Pick Up untuk kebutuhan Kopdes Merah Putih. Sementara Tata Motors mendapatkan pesanan 70.000 unit, terdiri dari 35.000 pikap Yodha dan 35.000 truk Ultra T.7. Seluruh kendaraan tersebut akan diimpor dan digunakan sebagai sarana operasional koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Istana Masih Telaah Detail Pihak Istana menyatakan akan menelaah lebih lanjut informasi terkait impor tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pihaknya perlu mengecek detail angka dan skema pembiayaan sebelum memberikan keterangan lebih lanjut. “Ngecek dulu angka-angkanya,” ujarnya singkat. Impor massal kendaraan niaga ini juga menjadi perhatian lintas kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian yang memiliki mandat menjaga daya saing industri otomotif dalam negeri. Meski demikian, pemerintah menegaskan dari sisi fiskal, skema pembiayaan melalui pinjaman perbankan BUMN tersebut telah dirancang tanpa menambah tekanan baru pada APBN, karena cicilannya bersumber dari anggaran yang sudah tersedia setiap tahun. (*)
