SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mematangkan langkah percepatan revitalisasi Terminal Daya Tipe A.
Komitmen itu ditegaskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Toni Tauladan, di Balai Kota Makassar, Selasa (3/3/2026).
Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah tersebut berfokus pada percepatan proses pengalihan aset Terminal Daya sebagai fondasi utama pembenahan terminal terbesar di kawasan timur Indonesia itu.
Revitalisasi tidak hanya diproyeksikan sebagai pembaruan infrastruktur, tetapi juga sebagai langkah strategis menjadikan Terminal Daya sebagai simpul transportasi regional yang modern, terintegrasi, dan mampu mendukung mobilitas penumpang serta angkutan logistik.
Munafri menegaskan, percepatan pengalihan aset menjadi kunci agar revitalisasi dapat segera direalisasikan.
Saat ini, proses penyerahan aset dari Perumda Terminal ke Pemerintah Kota Makassar masih dalam tahap audit untuk memastikan status lahan dan administrasi sebelum diserahkan ke Kemenhub.
“Proses pengalihan ini menjadi inti dari semua persoalan yang akan kita selesaikan di tempat ini. Kami ingin memastikan pada saat peralihan tidak ada lagi sesuatu yang mengganjal, aset harus clear and clean,” tegas Appi.
Ia menjelaskan, secara regulasi aset Terminal Daya sebelumnya telah diserahkan kepada Perumda Terminal melalui Peraturan Daerah (Perda).
Karena itu, proses pengambilalihan kembali juga harus melalui mekanisme Perda agar memiliki dasar hukum yang kuat.
Ke depan, kawasan Terminal Daya dirancang menjadi terminal terintegrasi dengan pelayanan angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) serta infrastruktur yang lebih representatif.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkot Makassar juga akan menyiapkan terminal tipe C sebagai simpul angkutan kota (feeder).
Munafri bahkan menargetkan pembangunan dua koridor bus kota yang menghubungkan Terminal Daya dan Terminal Mallengkeri, melintasi sejumlah kampus serta pusat aktivitas masyarakat.
Menurutnya, Makassar sebagai kota dagang dan jasa membutuhkan sistem mobilisasi lalu lintas yang tertata dan berdaya saing.
“Kita ingin tempat ini menjadi ruang aktivitas bersama, dengan batasan fungsi yang jelas, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Sementara itu, Toni Tauladan mengungkapkan berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat, saat ini terdapat 35 perusahaan otobus dengan 236 armada AKAP resmi yang masih beroperasi di Terminal Daya. Hal ini menunjukkan potensi bangkitan permintaan angkutan antarprovinsi yang cukup besar.
Melalui dukungan APBN, pemerintah pusat akan mengoptimalkan rehabilitasi dan revitalisasi Terminal Daya Tipe A.
Kemenhub akan melakukan identifikasi kebutuhan terminal sekaligus menyusun timeline pelaksanaan, sembari menunggu penyerahan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen) dari Pemkot Makassar.
Rencana revitalisasi diperkirakan membutuhkan sekitar 12 hektare dari total hampir 14 hektare luas kawasan terminal saat ini.
Fasilitas yang akan dihadirkan meliputi gate kedatangan, area ramp check, ruang tunggu, hingga area pengendapan bus untuk jadwal keberangkatan yang memiliki jeda waktu cukup lama.
Toni juga mengapresiasi pertumbuhan ruang-ruang ekonomi masyarakat di kawasan terminal. Ia menegaskan, meski revitalisasi dilakukan, kerja sama Perumda Terminal dengan pelaku usaha tetap dapat berjalan guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain itu, menjelang masa angkutan Lebaran, Kemenhub akan menurunkan tim pengawasan untuk melakukan ramp check dan pemeriksaan kelaikan armada di Terminal Daya guna menjamin keselamatan penumpang.
Kolaborasi lintas pemerintah ini diharapkan mampu mempercepat transformasi Terminal Daya menjadi simpul transportasi modern dan terintegrasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Makassar.
(*)
