SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan rencana impor 105.000 mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tidak akan menambah beban fiskal negara.
Skema pembiayaan pengadaan kendaraan dilakukan melalui pinjaman perbankan BUMN, dengan cicilan yang dibayarkan melalui realokasi anggaran dana desa yang selama ini rutin dianggarkan setiap tahun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembiayaan kendaraan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara bersumber dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kementerian Keuangan akan mencicil kewajiban tersebut sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan.
“Risikonya clear, tidak ada tambahan risiko fiskal,” ujarnya.
Menurut Purbaya, mekanisme pembayaran dilakukan dengan mengalihkan sebagian alokasi dana desa yang sudah tercatat dalam belanja negara.
Dengan demikian, yang berubah adalah metode penyaluran anggaran, bukan penambahan pos belanja baru dalam APBN.
“Setiap tahun memang kita belanja segitu, sekarang cara belanjanya yang berubah,” kata dia.
Kontrak dengan Dua Pabrikan India
