SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin kembali menegaskan komitmennya membenahi tata kelola pemerintahan dan wajah kota secara menyeluruh. Ia tidak hanya berfokus pada penataan fisik, tetapi juga menekankan pentingnya tertib administrasi hingga penataan parkir liar sebagai fondasi utama dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Dalam arahannya, Munafri meminta setiap perangkat daerah menjalankan tertib administrasi. Ia secara khusus menekankan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar berjalan selaras dalam menata kawasan perkotaan, termasuk menertibkan dan mengawasi gudang-gudang yang kerap luput dari kontrol administratif.
Munafri menilai persoalan tata ruang dan aktivitas pergudangan tidak sekadar isu teknis, tetapi berkaitan langsung dengan ketertiban kota, potensi kemacetan, hingga dampak sosial di tengah masyarakat.
Ia juga mendorong penguatan peran camat dan lurah sebagai garda terdepan pemerintahan di tingkat wilayah. Menurutnya, keterlibatan aktif aparat kewilayahan yang memahami kondisi dan dinamika lapangan sangat menentukan keberhasilan program penataan kota. Ia menegaskan camat dan lurah harus menjadi problem solver yang responsif terhadap berbagai persoalan warga.
“Camat dan lurah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi juga mampu menjadi problem solver yang responsif terhadap berbagai persoalan warga,” imbuh Munafri, Selasa (7/4/2026).
Munafri menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh agar setiap kebijakan pemerintah selaras dengan kondisi lapangan, sekaligus memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai aturan dan aspek legalitas. Ia juga mengingatkan agar semua aktivitas di wilayah terdata dengan baik dan tidak melanggar aturan.
Ia memberi perhatian serius pada keberadaan gudang dan aktivitas logistik di dalam kota, khususnya di wilayah Tallo dan kecamatan lainnya. Ia menyoroti praktik parkir kendaraan ekspedisi di badan jalan yang meresahkan warga dan memicu kemacetan, termasuk kebiasaan sopir memarkir kendaraan di lorong atau pinggir jalan tanpa izin.
Munafri menegaskan bahwa persoalan tersebut telah menjadi keluhan masyarakat. Ia meminta seluruh laporan warga segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan dinas terkait. Ia juga menilai tantangan pelayanan masyarakat semakin kompleks sehingga membutuhkan kemampuan manajerial yang baik di tingkat wilayah serta sistem kerja yang terstruktur dan kolaboratif.
Selain itu, ia mengingatkan camat dan lurah agar tidak bekerja sendiri atau bersifat “one man show”. Ia menekankan pentingnya pendelegasian tugas dalam struktur pemerintahan agar pelayanan tetap berjalan meski ada pejabat yang berhalangan. Ia juga mendorong wilayah menjadi ruang pembelajaran bagi aparatur, khususnya generasi muda, dalam membangun kepemimpinan dan kerja tim.
Di sisi lain, Munafri menyoroti penataan taman kota yang belum optimal. Ia meminta camat dan lurah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memperjelas pembagian tanggung jawab agar pengelolaan taman berjalan maksimal.
Ia juga menegaskan agar program “Jumat Bersih” terus dijalankan secara konsisten dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kebersihan harus dimulai dari kesadaran individu dan diperkuat melalui peran aktif RT/RW sebagai ujung tombak di masyarakat.
Sebagai bentuk apresiasi, Munafri mengungkapkan rencana Pemerintah Kota Makassar untuk memberikan penghargaan kepada kelurahan terbaik dan terbersih pada peringatan hari jadi Kota Makassar mendatang. Ia menyampaikan bahwa penghargaan tersebut akan diumumkan pada November 2026 dengan hadiah yang telah disiapkan. (*)
