“Dengan sistem ini, kita ingin meminimalkan kesalahan penyaluran, seperti bantuan,” ujarnya.
Gus Ipul menekankan pentingnya percepatan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan.
Ia juga memastikan masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan apabila merasa berhak menerima bantuan.
“Mekanisme usul sanggah, kata dia, menjadi bagian dari sistem pengawasan terbuka yang disiapkan pemerintah,” tuturnya. (*)
