SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) segera menuntaskan penyelesaian kasus dugaan penyimpangan dana nasabah yang terjadi di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aek Nabara. Langkah ini dilakukan guna memastikan pelindungan konsumen sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Dalam upaya tersebut, OJK telah memanggil Direksi dan manajemen BNI untuk meminta penjelasan sekaligus menegaskan agar proses penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab. OJK menegaskan bahwa pelindungan nasabah merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, BNI diminta segera menyelesaikan penanganan kasus dengan melakukan verifikasi secara menyeluruh, memenuhi hak nasabah sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyampaikan perkembangan penanganan secara berkala kepada OJK. Dalam proses yang tengah berjalan, BNI juga telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan pengamanan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan nasabah sekaligus mendukung proses penyelesaian yang akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Terkait pengembalian dana, hingga saat ini BNI telah melakukan verifikasi dan merealisasikan pengembalian dana kepada nasabah sebesar Rp7 miliar. OJK akan terus memantau proses verifikasi serta penyelesaian sisa dana agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan. Selain itu, OJK juga meminta BNI melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk pendalaman terhadap aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola. Langkah ini dinilai penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan sekaligus memastikan adanya perbaikan sistem guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. BNI sendiri telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan bertanggung jawab. OJK menegaskan akan terus mengawasi seluruh proses tersebut dengan mengedepankan prinsip pelindungan konsumen, transparansi, dan akuntabilitas. Lebih lanjut, OJK menyatakan bahwa apabila dalam proses pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai kewenangan yang dimiliki. OJK juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktif serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. (*)
