SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menggelar rapat Program Kota Tanpa Kumuh (PKP) sebagai langkah strategis dalam mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh, Kamis (23/4/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Bappeda ini menjadi forum koordinasi lintas perangkat daerah untuk membahas pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) penanganan permukiman kumuh yang terstruktur dan terkoordinasi.
Melalui kegiatan ini, Bappeda berupaya memperkuat sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam merumuskan langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan, pendataan, hingga implementasi program di lapangan.
Pembentukan Pokja dinilai penting untuk memastikan setiap program penanganan kawasan kumuh dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen bersama antarinstansi.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam percepatan penanganan kawasan kumuh. Melalui Pokja ini, diharapkan koordinasi semakin solid dan program dapat berjalan optimal,” demikian mengemuka dalam forum tersebut.
Program Kota Tanpa Kumuh sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman masyarakat serta mendukung pembangunan kota yang lebih tertata dan layak huni.
Dengan adanya pembentukan Pokja ini, Bappeda Kota Makassar berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program, demi terwujudnya lingkungan permukiman yang lebih baik bagi masyarakat. (*)
