SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus mempertegas perannya, tidak hanya dalam aspek perencanaan pembangunan, tetapi juga pada penguatan pengawasan tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang perekonomian dan keuangan.
Hal ini ditandai dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 Angkatan I yang digelar pada Jumat (24/4/2026) di Hotel Grand Imawan, Makassar. Kegiatan ini diikuti oleh aparatur yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan daerah.
Forum tersebut menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang berbeda, yakni hukum, pemerintahan, dan keuangan, yang memberikan penekanan serius terhadap pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu narasumber, William, S.E menekankan bahwa sistem pengawasan internal saat ini harus mengalami transformasi, khususnya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Menurutnya, transparansi dan akurasi data menjadi fondasi utama dalam mencegah potensi penyimpangan anggaran.
“Transparansi dan akurasi data menjadi kunci utama dalam mencegah potensi penyimpangan anggaran,” ujarnya di hadapan peserta.
Pandangan tersebut mengisyaratkan arah kebijakan Bappeda Makassar ke depan yang akan semakin mengedepankan sistem pengawasan berbasis digital dan real-time, sejalan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern.
Dari sisi hukum, narasumber Indirwan Dermayasair, S.St., MH, memberikan peringatan tegas terkait konsekuensi yang dapat timbul dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa setiap pelanggaran memiliki implikasi hukum yang serius dan tidak dapat ditoleransi.
“Setiap pelanggaran dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki konsekuensi hukum yang serius, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam setiap proses administrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Arsony, S.H., sebagai narasumber ketiga, menyoroti pentingnya aspek integritas. Ia menilai bahwa regulasi dan sistem pengawasan yang kuat harus diimbangi dengan komitmen moral dari setiap penyelenggara pemerintahan.
“Pengawasan yang efektif harus dibarengi dengan komitmen moral dari setiap penyelenggara pemerintahan,” ungkapnya.
Kegiatan yang dimoderatori oleh Siti Nurhayati, SE ini berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif peserta dalam sesi diskusi. Berbagai persoalan dan pengalaman di lapangan turut dibahas sebagai upaya memperkuat pemahaman bersama.
Selain sebagai forum peningkatan kapasitas, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi antar perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Sinergi antar instansi dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan bebas dari praktik penyimpangan.
Melalui kegiatan ini, Bappeda Kota Makassar kembali menegaskan posisinya sebagai garda terdepan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, transparan, dan akuntabel.
Ke depan, seluruh aparatur diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. (*)
