SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) 2026 di Kota Makassar tidak hanya diisi dengan apel siaga, tetapi juga akan dirangkaikan dengan pengukuhan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Makassar. Forum ini melibatkan unsur masyarakat dan relawan sebagai bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar, menegaskan bahwa FPRB merupakan wadah strategis yang menghimpun berbagai potensi, mulai dari relawan, komunitas, hingga stakeholder terkait untuk bersinergi dengan BPBD.
“FPRB ini menjadi wadah kolaborasi dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta mitigasi bencana di Kota Makassar,” ujarnya.
Selain itu, BPBD Kota Makassar juga tengah mempersiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi bencana kekeringan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan akan berdampak signifikan.
Fadli menjelaskan, terdapat tiga dampak utama yang perlu diwaspadai, yakni krisis air bersih, peningkatan risiko kebakaran, serta gangguan kesehatan masyarakat. Menurutnya, krisis air menjadi dampak paling utama yang berpotensi dirasakan masyarakat.
“Selain itu, suhu yang meningkat juga berpotensi memicu kebakaran lebih cepat, dan dampak kesehatan seperti ISPA, penyakit kulit, hingga gangguan pernapasan juga perlu diwaspadai,” paparnya.
Sebagai langkah mitigasi, BPBD bersama stakeholder terkait telah menyusun dokumen rencana kontinjensi (Renkon) untuk berbagai skenario bencana, termasuk kekeringan. Selain itu, lebih dari 1.000 unit tandon air disiapkan untuk didistribusikan secara bertahap kepada masyarakat terdampak.
Saat ini, BPBD telah memiliki stok awal sekitar 100 unit tandon yang mulai disalurkan berdasarkan skala prioritas di wilayah yang terdampak.
Upaya penanganan juga diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, melibatkan berbagai pihak seperti BUMN, sektor swasta, serta lembaga filantropi seperti Baznas dan Dompet Dhuafa. Selain itu, instansi terkait seperti PDAM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemadam Kebakaran turut dilibatkan.
“Serta instansi terkait seperti PDAM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemadam Kebakaran, guna memastikan kesiapan lintas sektor dalam menghadapi dampak El Nino,” terang Fadli.
Ia juga menekankan pentingnya penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah daerah sebagai langkah strategis untuk membuka akses pendanaan, baik dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Dana Siap Pakai (DSP), maupun dukungan dari pemerintah pusat.
“Status tanggap darurat ini menjadi kunci agar kita bisa mengakses bantuan pusat dan memaksimalkan penanganan bencana secara cepat dan efektif,” jelasnya.
Lebih jauh, Fadli menegaskan bahwa kekuatan utama dalam penanggulangan bencana terletak pada kesiapan masyarakat itu sendiri. Ia menyebut sekitar 95 persen penyelamatan dalam situasi bencana dilakukan oleh individu, keluarga, dan lingkungan sekitar.
Karena itu, masyarakat harus menjadi subjek, bukan hanya objek dalam penanggulangan bencana.
“Ketika masyarakat sudah siap, maka penanganan akan jauh lebih efektif dan tidak menimbulkan kepanikan,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, BPBD Kota Makassar berharap peringatan HKBN 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, BPBD Kota Makassar juga akan menggelar gladi kesiapsiagaan dalam waktu dekat dengan melibatkan seluruh stakeholder.
“Hal ini guna memastikan kesiapan teknis dan koordinasi berjalan optimal sebelum memasuki puncak musim kemarau,” tutupnya. (*)
