SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar melalui Komisi B terus mendorong penguatan pengawasan pajak hotel dan restoran guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan anggota Komisi B DPRD Makassar, Hartono, S.E., M.Si., pada program Parlemen Update di solusimedia.id. Ia mengungkapkan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memetakan tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor usaha. “Dari asumsi itu kita coba diskusi dengan teman-teman. Kita lihat pelaku-pelaku usaha kita ini, kita dapatkan gambaran berapa maksimal tingkat kepatuhan mereka membayar pajak. Melalui diskusi itu, kita temukan masih banyak pelaku usaha yang tidak membayar pajaknya bertahun-tahun,” ujarnya. Hartono menjelaskan, Komisi B juga telah berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar serta memanggil sejumlah pelaku usaha melalui rapat dengar pendapat di DPRD untuk memperoleh data yang lebih akurat. “Kami panggil mereka ke DPR untuk mendapatkan informasi yang akurat, sesungguhnya apa yang sedang terjadi sehingga para pelaku usaha ini tidak melaksanakan kewajibannya,” lanjutnya. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan regulasi berjalan optimal, khususnya pada sektor pajak restoran yang dinilai memiliki potensi besar. “Kami ingatkan tentang pajak restoran. Kami sebagai DPR melakukan pengawasan maksimal agar betul-betul melaksanakan peraturan ini,” tegasnya. Lebih lanjut, Hartono menyebutkan bahwa jika sektor pajak restoran dapat dimaksimalkan, maka potensi PAD Kota Makassar bisa meningkat signifikan. “Kalau itu dimaksimalkan, Kota Makassar ini bukan hanya Rp2 triliun, bahkan bisa sampai Rp3 triliun,” ungkapnya. Sebelumnya, capaian PAD Kota Makassar pada tahun lalu disebut hampir menyentuh angka Rp2 triliun. Angka tersebut menjadi dasar optimisme bahwa dengan pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, pendapatan daerah pada tahun ini dapat melampaui capaian tersebut. Melalui penguatan pengawasan ini, Komisi B berharap tercipta sistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, serta mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pembahasan selengkapnya di channel YouTube Solusimedia.id_official atau melalui tautan berikut: https://youtu.be/745Z0rA0JyU?si=IzzWCpOIRC0DeS7j (*)
