Makassar Tembus 10 Besar Kota Toleran Nasional, Bukti Konsistensi Kebijakan Inklusif
SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menuai pengakuan di tingkat nasional. Di tengah kompleksitas dinamika sosial perkotaan, Pemerintah Kota Makassar dinilai berhasil menjaga harmoni dan merawat keberagaman sebagai fondasi kehidupan masyarakat yang inklusif.
Setelah sebelumnya masuk nominasi kota toleran pada 2025, capaian tersebut kini meningkat signifikan. Kota Makassar resmi menembus 10 besar kota berpenduduk di atas satu juta jiwa dengan tingkat toleransi terbaik di Indonesia.
Pengakuan ini merujuk pada rilis Indeks Kota Toleran (IKT) yang disampaikan oleh SETARA Institute dalam peluncuran di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Indeks tersebut mengukur komitmen pemerintah daerah dalam mempromosikan toleransi melalui regulasi, implementasi kebijakan, hingga dinamika sosial masyarakat.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar, Prof. Arifuddin Ahmad, mengapresiasi capaian tersebut. Ia menilai, keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi yang semakin solid antara pemerintah, birokrasi, dan masyarakat.
“Capaian ini menunjukkan kolaborasi yang terbangun selama ini semakin kuat,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Menurutnya, arah kebijakan yang inklusif dari Wali Kota, didukung pelaksanaan program yang konsisten oleh birokrasi serta peran aktif masyarakat, menjadi kunci dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman.
FKUB, lanjutnya, terus memperkuat fungsi dialog lintas agama, membuka ruang komunikasi, serta menjadi jembatan dalam merespons berbagai dinamika sosial.
Ia berharap capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kerukunan antarumat beragama di Makassar.
Masuknya Makassar dalam daftar tersebut menempatkannya sejajar dengan sejumlah kota besar seperti Semarang, Bekasi, Surabaya, Jakarta, Bandung, Bogor, Medan, Palembang, dan Batam, yang juga dinilai memiliki komitmen kuat dalam menjaga toleransi.
Capaian ini menjadi indikator bahwa Makassar tidak hanya berkembang dari sisi ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keadilan sosial.
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, menjelaskan bahwa pengukuran Indeks Kota Toleran telah dilakukan secara konsisten sejak 2015. Studi ini bertujuan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam membangun kehidupan yang inklusif dan harmonis.
Ia menyebut, dari total 98 kota yang dikaji, Makassar menunjukkan lonjakan peringkat yang signifikan. Jika pada IKT 2024 berada di posisi ke-52, maka pada IKT 2025 melonjak ke posisi ke-9 nasional.
“Lompatan ini menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam praktik dan kebijakan yang mendukung toleransi di tingkat kota,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak, bukan sesuatu yang instan.
“Ini melalui proses panjang, dengan kebijakan yang terukur dan implementasi nyata di lapangan, serta dukungan aktif seluruh stakeholder,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, capaian tersebut diperkuat dengan diraihnya Harmony Award 2025 oleh FKUB Makassar, sebagai indikator keberhasilan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, visi Makassar sebagai kota inklusif telah diterjemahkan ke dalam program konkret.
Sejumlah langkah strategis pun telah dijalankan, mulai dari fasilitasi perayaan hari besar keagamaan berbagai umat, pemberian hibah kepada organisasi keagamaan, hingga penguatan peran FKUB sebagai ruang dialog dan mediasi.
Selain itu, Pemkot Makassar bersama Kementerian Agama juga menetapkan 10 Kelurahan Sadar Kerukunan pada Maret 2026 sebagai wilayah percontohan dalam membangun ekosistem sosial yang inklusif dari tingkat akar rumput.
Fathur menegaskan, berbagai program tersebut bukan sekadar untuk memenuhi indikator penilaian, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang dalam membangun fondasi sosial yang kokoh.
“Ini bukan hanya prestasi administratif, tetapi upaya memastikan Makassar tetap menjadi rumah bersama yang aman dan nyaman bagi seluruh umat beragama,” tutupnya. (*)
