SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Kinerja awal Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin bersama Aliyah Mustika Ilham (MULIA) mendapat sorotan positif dari berbagai kalangan.
Pengamat kebijakan publik dari Parameter Publik Indonesia, Ras MD, menilai kinerja pemerintahan tersebut tergolong efektif, terukur, dan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat dalam waktu relatif singkat.
“Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, tren kinerja Pemerintah Kota Makassar menunjukkan arah yang semakin positif,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Ia menambahkan, program-program yang dijalankan tidak hanya tersusun dengan baik, tetapi juga memberikan manfaat nyata di lapangan.
Menurut Ras, arah kebijakan dan implementasi program pemerintahan MULIA berada pada jalur yang tepat. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator, mulai dari kejelasan kebijakan, pelaksanaan program yang terukur, hingga dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dari aspek pelayanan publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercatat mencapai angka 8,76 dengan kategori mutu pelayanan “sangat baik”. Capaian ini meningkat dibanding tahun sebelumnya dan menjadi indikator membaiknya kualitas layanan di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menilai, peningkatan tersebut mencerminkan perubahan signifikan dalam pola pelayanan pemerintah yang kini lebih responsif, profesional, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, dari sisi persepsi publik, survei kebijakan pada Februari 2026 mencatat tingkat kepuasan masyarakat mencapai 80,01 persen atau masuk kategori tinggi. Angka tersebut menunjukkan bahwa mayoritas warga merasakan langsung dampak kebijakan pemerintah.
“Tingginya kepuasan publik tidak lepas dari konsistensi dalam merealisasikan program prioritas,” jelasnya.
Sejumlah program yang dinilai berkontribusi antara lain penataan kota melalui penertiban parkir liar, pembenahan kawasan publik, serta penataan pedagang kaki lima (PKL) yang kini lebih tertib dan terarah.
Tak hanya itu, kinerja Pemerintah Kota Makassar juga mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Pada April 2026, melalui sistem Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Makassar meraih status kinerja tinggi dengan skor 3,6171.
Penilaian tersebut mencakup berbagai indikator, mulai dari capaian pembangunan seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah.
“Makassar menunjukkan performa unggul, bahkan menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan dengan predikat kinerja tinggi,” ungkap Ras.
Ia menambahkan, capaian tersebut menegaskan bahwa pemerintahan MULIA tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga pada hasil dan dampak nyata.
Keberhasilan ini juga dinilai tidak lepas dari pendekatan kepemimpinan kolaboratif yang melibatkan Forkopimda, perangkat daerah, pemangku kepentingan, hingga partisipasi aktif masyarakat.
“Dengan pendekatan ini, pembangunan menjadi gerakan bersama,” katanya.
Dari sisi sosial, berdasarkan data SETARA Institute tahun 2026, Makassar masuk dalam 10 besar kota paling toleran di Indonesia dengan peringkat ke-9, melonjak signifikan dari posisi ke-52 pada tahun sebelumnya.
Di tingkat internasional, Makassar juga menorehkan prestasi melalui program Revitalizing Informal Settlements and Their Environment (RISE) yang masuk lima besar dunia dalam ajang WRI Ross Center Prize for Cities di New York.
Capaian tersebut memperkuat optimisme publik bahwa dalam waktu singkat, fondasi kinerja pemerintahan telah terbangun kuat dan mengarah pada pembangunan yang lebih terukur, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (*)
