Makassar Raih Paritrana Award Nasional, Bukti Komitmen Lindungi Pekerja Rentan
SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah berhasil meraih Paritrana Award 2025 sebagai kabupaten/kota terbaik se-Indonesia dalam bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.
Penghargaan bergengsi tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot Makassar dalam mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) bagi seluruh pekerja, khususnya kelompok rentan.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Plaza BPJAMSOSTEK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).
Wali Kota Makassar yang akrab disapa Appi menyampaikan, penghargaan tersebut menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan pekerja, terutama mereka yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap jaminan sosial.
“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Makassar hadir dan peduli terhadap pekerja rentan yang selama ini membutuhkan perlindungan,” ujar Munafri.
Ia menjelaskan, perhatian Pemkot Makassar mencakup berbagai lapisan masyarakat, mulai dari buruh, pekerja seni, ketua RT/RW, hingga komunitas informal lainnya.
Capaian ini dinilai semakin istimewa karena Makassar menjadi satu-satunya pemerintah kabupaten/kota di luar Pulau Jawa, sekaligus satu-satunya daerah dari Sulawesi Selatan, yang berhasil meraih penghargaan tersebut di tengah persaingan ketat antar daerah di Indonesia.
Menurut Appi, penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan cerminan arah kebijakan pemerintah yang konsisten dalam memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
“Kami berkomitmen memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam setiap aktivitas kerja masyarakat,” tambahnya.
Melalui kebijakan berbasis Peraturan Wali Kota (Perwali), Pemkot Makassar saat ini telah memberikan perlindungan kepada 81.466 pekerja rentan melalui program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Tak hanya itu, sekitar 45 ribu warga juga telah menerima manfaat Program Jaminan Hari Tua (JHT), yang menjadi salah satu inovasi daerah dalam memperluas perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Dalam implementasinya, Pemkot Makassar menghadirkan Program Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial) sebagai bagian dari tujuh program prioritas “Sapta Unggulan”.
Program tersebut difokuskan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, Pemkot Makassar juga menginisiasi program keagenan Perisai berbasis RT/RW guna mempermudah masyarakat dalam mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru.
“Program ini sudah berjalan efektif sejak 2026 dan menjadi salah satu strategi mempercepat universal coverage jaminan sosial,” jelas Appi.
Munafri menegaskan, pekerja rentan menjadi prioritas utama karena memiliki tingkat risiko kerja yang tinggi, penghasilan tidak tetap, dan minim perlindungan sosial.
Karena itu, intervensi pemerintah melalui Program Makassar Berjasa dinilai penting untuk mencegah munculnya kemiskinan baru sekaligus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sepanjang tahun 2025, total manfaat klaim yang telah disalurkan mencapai Rp43,37 miliar kepada 6.881 pekerja penerima manfaat, yang mencakup pegawai non-ASN, perangkat desa, RT/RW, hingga kader kemasyarakatan.
“Penyerahan santunan kepada ahli waris menjadi bukti konkret kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat pekerja,” ungkapnya.
Ke depan, Pemkot Makassar berkomitmen terus memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan melalui penguatan regulasi, peningkatan alokasi anggaran, dan kolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan serta berbagai perangkat daerah.
Appi juga mengajak seluruh pekerja dan pelaku usaha untuk aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan demi mewujudkan perlindungan sosial yang menyeluruh.
“Kami mengajak seluruh pekerja di Makassar, bahkan di Indonesia, untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini langkah penting menuju universal coverage jaminan sosial bagi pekerja,” tutupnya. (*)
