SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar untuk mulai aktif menulis dan menghasilkan karya buku sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya literasi di tengah perkembangan era digital.
Ajakan tersebut disampaikan Munafri saat menjadi keynote speaker pada talkshow literasi memperingati Hari Buku Nasional 2026 yang diselenggarakan Universitas Hasanuddin melalui Perpustakaan Unhas, Senin (18/5/2026).
Dalam kegiatan bertema “Penguatan Budaya Literasi Akademik di Era Transformasi Digital” itu, Munafri menekankan bahwa ASN tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan administratif semata, tetapi juga harus mampu melahirkan karya intelektual yang dapat memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Menurutnya, budaya menulis penting dibangun di kalangan ASN agar pengalaman, gagasan, hingga inovasi pelayanan publik dapat terdokumentasi dengan baik dan menjadi sumber pembelajaran bagi generasi berikutnya.
“ASN harus memiliki karya. Minimal satu buku yang bisa menjadi referensi, baik untuk penguatan literasi personal maupun institusi,” ujar Munafri.
Ia menjelaskan, buku yang ditulis ASN tidak harus selalu bersifat akademik atau menggunakan bahasa yang terlalu berat. Justru, kata dia, tulisan yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari akan lebih mudah dipahami serta memberi dampak lebih luas bagi masyarakat.
Munafri mendorong para ASN mengangkat berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sosial masyarakat, seperti pengelolaan sampah, kepedulian lingkungan, pelayanan publik, edukasi sosial, hingga materi pembelajaran sederhana bagi pelajar tingkat SD dan SMP.
Menurutnya, apabila setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menghasilkan minimal satu buku setiap tahun, maka Pemerintah Kota Makassar dapat memproduksi sekitar 150 buku baru yang berisi edukasi, pengalaman birokrasi, maupun gagasan pembangunan daerah.
“Buku-buku itu nantinya dapat didistribusikan ke sekolah negeri dan swasta sebagai bahan bacaan yang kontekstual serta mudah dipahami siswa,” katanya.
Munafri juga menilai penguatan budaya literasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah.
Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, penerbit, komunitas literasi, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya agar gerakan literasi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyoroti perubahan fungsi perpustakaan di era modern. Menurutnya, perpustakaan kini tidak lagi sekadar menjadi tempat membaca buku, melainkan telah berkembang menjadi ruang interaksi intelektual dan pusat lahirnya berbagai ide serta inovasi baru.
“Perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tetapi ruang bertemunya gagasan, komunitas, dan lahirnya pengetahuan baru,” jelasnya.
Terkait perkembangan teknologi digital, Munafri menegaskan bahwa digitalisasi tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi keberadaan buku fisik.
Sebaliknya, transformasi digital justru menjadi sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap literasi dan pengetahuan.
“Digitalisasi bukan untuk menghilangkan buku cetak, tetapi menjadi jembatan agar akses literasi semakin luas. Kita harus mampu memadukan buku fisik dengan platform digital secara seimbang,” tuturnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perpustakaan terus berupaya menghadirkan fasilitas perpustakaan modern dan memperkuat program literasi hingga tingkat kelurahan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.
Di akhir penyampaiannya, Munafri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan budaya membaca serta menulis di Kota Makassar.
“Literasi bukan tanggung jawab satu pihak saja. Ini adalah kerja bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kualitas generasi masa depan,” pungkasnya. (*)
