“Nantinya pihak pengadilan akan mengirimkan hakim ke Kantor Dukcapil. Layanan ini khusus untuk perkara perdata sederhana yang tidak membutuhkan proses pembuktian rumit, sehingga bisa selesai hanya dalam satu kali sidang,” jelasnya.
Program yang mulai diuji coba sejak April 2026 itu disebut mendapat respons positif dari masyarakat. Warga merasa terbantu karena proses pengurusan dokumen kependudukan kini menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan.
Melalui inovasi tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap kualitas pelayanan publik terus meningkat, khususnya dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang memiliki kekuatan hukum.
“Tujuan utama layanan ini adalah efisiensi. Untuk perkara sederhana, masyarakat cukup datang ke Dukcapil, mengikuti sidang di tempat, lalu dokumen adminduk mereka bisa langsung diproses,” tutup Hatim. (*)
