SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus mematangkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan menitikberatkan pada penguatan layanan dasar masyarakat serta sinkronisasi antara belanja dan pendapatan daerah.
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi finalisasi belanja dan pendapatan rancangan akhir RKPD Kota Makassar Tahun 2027 yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, di Ruang Rapat Sekda Balai Kota Makassar, Selasa (26/5/2026).
Rapat tersebut dihadiri jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di antaranya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), para kepala bidang, hingga staf terkait.
Dalam arahannya, Sekda Makassar Andi Zulkifly menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 telah memasuki tahap akhir sehingga seluruh struktur belanja dan pendapatan daerah harus tersusun secara terukur, realistis, dan seimbang.
“RKPD ini sudah masuk tahap rancangan akhir sehingga seluruh angka harus seimbang. Struktur dan postur belanja APBD 2027 harus sudah tergambar dengan jelas sebelum disampaikan kepada Wali Kota Makassar,” ujarnya.
Ia menekankan, seluruh program prioritas pemerintah daerah harus dapat terakomodasi dengan baik dalam dokumen perencanaan, termasuk hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pokok-pokok pikiran DPRD, hingga program prioritas kepala daerah.
Menurutnya, seluruh usulan tersebut wajib masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar sinkronisasi antara program dan penganggaran dapat berjalan maksimal.
“Semua usulan, baik hasil Musrenbang, pokir DPRD, maupun program prioritas daerah harus sudah masuk dalam SIPD agar sinkronisasi program dan penganggaran bisa berjalan optimal,” jelasnya.
Selain itu, Andi Zulkifly meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memastikan kemampuan pendapatan daerah dapat mendukung kebutuhan belanja yang telah dirancang dalam RKPD 2027.
Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta mencermati kondisi fiskal daerah secara menyeluruh agar struktur anggaran tetap sehat dan berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh komponen anggaran, termasuk hibah, proyeksi pendapatan, hingga program prioritas yang akan dijalankan pada tahun anggaran mendatang.
“Saya berharap semua angka dicek kembali, baik dari sisi hibah, pendapatan, maupun program prioritas, sehingga finalisasi RKPD ini benar-benar matang sebelum dilaporkan kepada Wali Kota,” pungkasnya. (*)
