SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Kampung Redam) yang diinisiasi Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemkot Makassar mulai menyiapkan sejumlah kelurahan yang dinilai representatif untuk dijadikan lokasi percontohan program.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, saat menerima kunjungan kerja Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM RI di Ruang Rapat Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (2/6/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Direktur Pelayanan HAM, Osbin Samosir, dan membahas koordinasi teknis pelaksanaan Program Kampung Redam yang bertujuan memperkuat budaya dialog, meningkatkan toleransi, serta mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Andi Zulkifly meminta tim Kementerian HAM bersama pemerintah daerah segera melakukan asistensi dan pemetaan wilayah guna menentukan lokasi yang paling tepat untuk dijadikan Kampung Redam.
Menurutnya, pemilihan lokasi harus mempertimbangkan sejumlah aspek penting, mulai dari tingkat keberagaman masyarakat, kekuatan komunitas lokal, hingga ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
“Kami memiliki 153 kelurahan di Kota Makassar. Silakan dilakukan pemetaan dan asistensi untuk menentukan wilayah yang paling layak menjadi Kampung Redam. Sebaiknya dipilih kawasan yang memiliki jumlah penduduk cukup besar, masyarakat yang heterogen, serta komunitas yang aktif,” ujarnya.
Sekda menilai wilayah yang didominasi aktivitas bisnis dan perkantoran kurang ideal dijadikan lokasi percontohan. Sebaliknya, kawasan dengan interaksi sosial yang kuat dan tingkat kemajemukan tinggi dinilai lebih relevan untuk mengimplementasikan konsep rekonsiliasi dan perdamaian berbasis masyarakat.
Ia juga mengusulkan agar program tidak hanya diterapkan pada satu karakter wilayah, tetapi melibatkan beberapa lokasi dengan kondisi sosial yang berbeda. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap efektivitas program.
“Bisa dipilih satu wilayah yang pernah mengalami konflik sosial dan satu wilayah yang selama ini relatif kondusif. Dengan begitu kita dapat melihat bagaimana program ini berjalan pada karakter masyarakat yang berbeda,” katanya.
Selain aspek sosial, Andi Zulkifly menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya ruang dialog yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan mediasi, edukasi hukum, penguatan toleransi, serta berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut akan sangat menunjang keberhasilan pelaksanaan program, termasuk saat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah pusat.
Beberapa wilayah seperti Kelurahan Pampang, Kaluku Bodoa, Tallo, Bontoa, hingga Tamalate disebut memiliki karakteristik yang dapat dipertimbangkan karena didukung masyarakat yang beragam serta fasilitas yang relatif memadai.
“Kalau memungkinkan, pilih wilayah yang sudah memiliki ruang dialog dan sarana pendukung yang cukup. Hal ini penting untuk menunjang berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Kampung Redam,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi Zulkifly mengatakan koordinasi teknis akan terus dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dan Kantor Wilayah Kementerian HAM guna menentukan lokasi terbaik sekaligus menyusun mekanisme pelaksanaan program di lapangan.
Ia menegaskan, Pemkot Makassar siap mendukung penuh pelaksanaan Program Kampung Redam dan membuka peluang penambahan jumlah lokasi percontohan apabila dinilai diperlukan.
“Kami siap menindaklanjuti program ini bersama Kanwil Kementerian HAM. Jika memungkinkan, jumlah lokasi percontohan tidak hanya tiga titik, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan daerah,” tuturnya.
Menurut Andi Zulkifly, Program Kampung Redam sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat kerukunan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif bagi pembangunan daerah.
Melalui program ini, diharapkan budaya dialog, toleransi, dan penyelesaian persoalan secara damai dapat semakin tumbuh di tengah masyarakat, sehingga Makassar terus menjadi kota yang harmonis, inklusif, dan nyaman bagi seluruh warganya. (*)
