SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (10/6/2026).
Kegiatan tersebut menandai dimulainya rangkaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan secara nasional guna menghimpun data komprehensif mengenai kondisi dan aktivitas perekonomian Indonesia.
Pencanangan dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kepala BPS Sulawesi Selatan Aryanto, serta para kepala daerah se-Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan itu, Munafri menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis data.
Menurutnya, data ekonomi yang akurat, lengkap, dan mutakhir sangat dibutuhkan untuk memetakan kondisi riil pembangunan daerah, termasuk perkembangan ekonomi masyarakat di Kota Makassar.
“Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi riil berbagai aspek pembangunan, khususnya sektor perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil sensus akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, potensi sektor unggulan, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha.
Di tengah pertumbuhan sektor UMKM, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital yang terus berkembang, data yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.
Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur, kata Munafri, Makassar membutuhkan data yang valid dan dapat dipercaya untuk mendukung proses perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).
Dengan dukungan data yang kuat, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor potensial untuk dikembangkan sekaligus menentukan intervensi yang tepat bagi sektor yang masih memerlukan penguatan.
“Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi misi strategis nasional agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berangkat dari kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan,” katanya.
Selain menjadi dasar penyusunan kebijakan, data hasil sensus juga dinilai penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Munafri pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus guna memastikan data yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.
“Data sensus ini akan menjadi pijakan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi ke depan, termasuk bagi Kota Makassar,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama yang melaksanakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat daerah.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi momentum penting dalam memulai persiapan sensus nasional yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang akurat, komprehensif, dan mutakhir.
“Provinsi Sulawesi Selatan menjadi yang pertama mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat daerah,” ujarnya.
Amalia menjelaskan, data yang diperoleh nantinya akan menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, penguatan UMKM, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang terus tumbuh.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan sensus memerlukan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat,” tuturnya.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, BPS RI juga mengusung kampanye nasional TIR yang merupakan akronim dari Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data tetap terjaga sebagai pesan utama dalam sosialisasi kepada masyarakat. (*)
