SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung memantau proses verifikasi pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di sejumlah sekolah, Rabu (17/6/2026).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru berjalan transparan, objektif, akuntabel, serta bebas dari praktik kecurangan dan titip-menitip.
Pemantauan diawali di UPT SPF SMP Negeri 6 Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Ujung Pandang, kemudian dilanjutkan ke UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar di Jalan Baji Gau, Kecamatan Mamajang.
Di kedua sekolah itu, Munafri meninjau langsung ruang verifikasi dan berdialog dengan tim verifikator yang bertugas memeriksa dokumen serta data calon peserta didik.
Usai melakukan peninjauan, Munafri menegaskan bahwa peran sekolah dan tim verifikator sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan SPMB yang adil dan sesuai ketentuan.
“Saya turun langsung memantau untuk memastikan SPMB 2026 berjalan transparan. Ini membutuhkan verifikator yang benar-benar kuat dan jeli agar seluruh proses berjalan sesuai aturan,” tegas Munafri.
Dari hasil pemantauan, proses verifikasi pendaftaran dinilai berjalan efektif dan efisien. Pemeriksaan berkas dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dengan dukungan sistem digital yang memungkinkan verifikasi berlangsung lebih cepat, akurat, dan terbuka.
Menurut Munafri, saat ini proses penerimaan siswa baru memasuki tahapan verifikasi jalur non-domisili yang meliputi jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi. Sementara tantangan yang lebih besar diperkirakan akan terjadi saat pembukaan jalur domisili karena jumlah pendaftar yang jauh lebih tinggi.
“Kita tidak mau ada ketidakadilan dalam proses penerimaan siswa baru ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik tanpa adanya perlakuan khusus maupun intervensi dari pihak tertentu. Karena itu, seluruh data yang masuk harus diverifikasi secara ketat dan profesional.
Untuk memperkuat transparansi, Pemkot Makassar juga mengandalkan sistem digital melalui aplikasi dan dasbor pendaftaran yang dapat dipantau secara real-time oleh masyarakat.
“Kita menggunakan aplikasi untuk memastikan keterbukaan informasi, akses yang lebih mudah, real-time, dan benar-benar harus dijaga,” kata Munafri.
Ia menambahkan, para verifikator harus memastikan seluruh calon peserta didik dapat terserap dengan baik sesuai kuota yang dimiliki masing-masing sekolah.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku mampu meloloskan calon siswa melalui jalur tertentu dengan imbalan tertentu.
“Jangan lagi percaya calo-calo. Silakan datang langsung ke sekolah jika ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum dipahami. Semua sudah disiapkan kanal pengaduan dan pelayanan informasi,” tegasnya.
Menurut Munafri, prinsip utama yang harus dijaga dalam pelaksanaan SPMB adalah keadilan. Ia menegaskan tidak boleh ada calon peserta didik yang kehilangan haknya hanya karena adanya praktik kedekatan dengan pihak tertentu.
“Misalnya ada yang rumahnya hanya berjarak 200 meter dari sekolah tetapi tidak diterima, sementara yang rumahnya dua kilometer justru diterima karena ada kedekatan tertentu. Hal seperti itu tidak boleh terjadi. Kita ingin memastikan keadilan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia juga memastikan setiap pelanggaran yang ditemukan dalam proses verifikasi akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pengawasan internal dan pengaduan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelaksanaan SPMB.
Terkait kesiapan sumber daya manusia, Munafri menyebut jumlah verifikator akan disesuaikan dengan volume pendaftar yang masuk. Jika terjadi lonjakan pendaftar, khususnya pada jalur domisili, jumlah petugas verifikasi akan ditambah agar pelayanan tetap optimal.
“Kalau jumlah pendaftar besar, tentu verifikator harus ditambah. Kita berkejar dengan waktu tetapi kualitas verifikasi juga harus tetap terjaga,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Makassar didampingi Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Andi Gita Namira Patigana, jajaran Dinas Pendidikan Kota Makassar, pihak kecamatan, serta pihak sekolah.
Sementara itu, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Andi Gita Namira Patigana, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan progres verifikasi SPMB terus mengalami peningkatan.
Pada hari kedua pelaksanaan, rata-rata penyelesaian verifikasi di sejumlah sekolah masih berada di bawah 50 persen. Namun hingga Rabu (17/6/2026), progres tersebut meningkat signifikan dan mencapai rata-rata sekitar 70 persen.
“Alhamdulillah hari ini saya lihat progres verifikasi sudah mencapai sekitar 70 persen,” ujarnya.
Meski demikian, Gita menilai koordinasi antara Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah yang masih memiliki tunggakan verifikasi perlu terus diperkuat agar seluruh proses dapat diselesaikan tepat waktu sebelum pengumuman hasil seleksi.
Menurutnya, keterlambatan verifikasi umumnya terjadi di sekolah-sekolah favorit yang menerima jumlah pendaftar cukup besar, khususnya melalui jalur prestasi.
Menghadapi pembukaan jalur domisili yang diperkirakan diikuti jumlah pendaftar lebih besar, Pemerintah Kota Makassar juga telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, baik dari sisi infrastruktur teknologi maupun sumber daya manusia.
“Untuk persiapan teknis, kami sudah menyiapkan kapasitas server yang memadai agar mampu mengantisipasi penumpukan pendaftar pada jalur domisili nanti,” kata Gita.
Selain itu, Dinas Pendidikan telah mengimbau sekolah-sekolah, terutama sekolah favorit dan yang berada di kawasan padat penduduk, untuk menambah jumlah petugas verifikasi guna mempercepat pemeriksaan berkas.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, pendaftaran jalur non-domisili untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP berlangsung pada 15–17 Juni 2026, dengan pengumuman hasil seleksi pada 18 Juni 2026.
Peserta yang dinyatakan lolos wajib melakukan pendaftaran ulang, verifikasi, dan validasi pada 19–21 Juni 2026. Sementara pendaftaran jalur domisili dijadwalkan berlangsung pada 22–26 Juni 2026. (*)
