SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, merespons serius isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah yang belakangan menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Sebagai langkah awal, Munafri menginstruksikan Inspektorat Kota Makassar untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang disebut dalam informasi maupun video yang beredar guna memastikan kebenaran informasi tersebut.
“Saya sudah memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait. Sementara jalan,” ujar Munafri, Minggu.
Menurutnya, pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh melalui mekanisme konfrontasi terhadap seluruh pihak yang namanya disebut, termasuk oknum pejabat maupun aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar.
“Semua akan dikonfrontasi, termasuk oknum Kabid, Kasi GTK SMP, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam informasi video yang beredar,” katanya.
Isu tersebut mencuat setelah beredarnya pengakuan sejumlah mantan calon kepala sekolah yang menyebut adanya dugaan permintaan sejumlah uang atau fee kepada calon kepala sekolah sebelum proses pelantikan.
Menanggapi hal itu, Munafri menegaskan Pemerintah Kota Makassar tidak akan mentoleransi praktik transaksional dalam proses promosi maupun pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan.
Ia menjelaskan, pemeriksaan internal dilakukan untuk mengungkap fakta secara objektif berdasarkan mekanisme yang berlaku, sehingga keputusan yang diambil nantinya didasarkan pada hasil pemeriksaan, bukan sekadar informasi yang berkembang di masyarakat.
“Semua harus dibuka secara terang. Pemeriksaan ini penting agar persoalan tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat. Kalau memang ada pelanggaran, tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Munafri juga kembali menekankan komitmennya sejak awal kepemimpinan bersama Wakil Wali Kota Makassar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, termasuk dalam setiap proses pengisian jabatan.
Ia memastikan seleksi kepala sekolah maupun jabatan lainnya harus dilaksanakan secara profesional, transparan, objektif, dan bebas dari praktik suap maupun pungutan liar.
“Sejak awal pemerintahan kami, saya sudah menegaskan bahwa seleksi kepala sekolah maupun jabatan lainnya harus dilakukan secara jujur, transparan, profesional, dan tidak ada praktik bayar-membayar,” ujarnya.
Munafri turut mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar tidak memanfaatkan proses promosi jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ia memastikan Pemerintah Kota Makassar akan memberikan sanksi tegas apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pelanggaran.
“Kalau nanti terbukti ada pelanggaran, tentu akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada kompromi terhadap praktik-praktik seperti ini,” tandasnya. (*)
