SOLUSIMEDIA.ID, MEDAN — Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, membagikan pengalaman Pemerintah Kota Makassar dalam membangun gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada Ladies Program yang menjadi bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Gedung Warenhuis, Kota Medan, Rabu (1/7/2026).
Mengusung tema “Perempuan Tangguh Penuh Percaya Diri”, kegiatan tersebut menghadirkan forum berbagi pengetahuan yang mempertemukan para Ketua TP PKK dari berbagai daerah untuk saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam mendukung pembangunan di masing-masing kota.
Dalam kesempatan itu, Melinda dipercaya menjadi salah satu narasumber yang memaparkan strategi Kota Makassar dalam mengelola sampah secara berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat.
Ia menjelaskan, sistem pengelolaan sampah di Kota Makassar dibangun dengan pendekatan menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah.
“Kalau di hulu masyarakat belum mampu memilah sampah dan mengubah kebiasaan, maka TPA akan terus terbebani oleh sampah yang sebenarnya sudah tidak boleh lagi berakhir di sana. Karena itu, perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam pengelolaan sampah,” ujar Melinda.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar bersama TP PKK terus memperkuat edukasi hingga ke tingkat RT dan RW sebagai bagian dari upaya mencapai target Makassar Bebas Sampah 2029.
Sebagai mitra strategis pemerintah, TP PKK Kota Makassar juga mengintegrasikan isu pengelolaan sampah ke dalam berbagai program kerja. Edukasi tersebut diperkuat melalui sinergi dengan Pokja Bunda PAUD agar kesadaran menjaga lingkungan dapat ditanamkan sejak usia dini kepada anak-anak dan keluarga.
Selain itu, gerakan pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari sejumlah program unggulan TP PKK, seperti PKK Goes to School, PKK Borong Mangan, hingga Program Hatinya PKK yang dijalankan Pokja III.
Melalui program tersebut, sampah organik hasil pemilahan masyarakat diolah menjadi kompos untuk mendukung kebun-kebun Hatinya PKK. Hasil panennya kemudian dimanfaatkan maupun dipasarkan oleh para kader PKK, sehingga tercipta ekosistem ekonomi sirkular yang tidak hanya mengurangi timbulan sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
“Pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga bagaimana memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketika sampah diolah menjadi kompos, dimanfaatkan untuk kebun, lalu hasilnya memiliki nilai ekonomi, maka di situlah tercipta gerakan yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Melinda berharap pengalaman Kota Makassar dalam membangun budaya pengelolaan sampah berbasis keluarga dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah kota lainnya. Menurutnya, kolaborasi antardaerah menjadi langkah penting untuk menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dengan keluarga sebagai titik awal perubahan perilaku masyarakat. (*)
