SOLUSIMEDIA.ID, MEDAN — Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, menjadi narasumber pada Forum Lingkungan Hidup Kota Seluruh Indonesia yang merupakan rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aryaduta Medan, Selasa (30/6/2026).
Mengusung tema “Dari Komitmen ke Aksi: Tangguh untuk Mempercepat Penurunan Emisi Demi Bumi Lestari”, forum ini menjadi wadah bagi pemerintah kota se-Indonesia untuk bertukar pengalaman, memperkenalkan berbagai inovasi, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Pada kesempatan tersebut, Helmy memaparkan materi bertajuk “Transformasi Makassar Menuju Kota Rendah Emisi”, yang mengulas berbagai langkah strategis Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mempercepat penurunan emisi karbon.
Ia menjelaskan, sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk sekitar 1,47 juta jiwa dan luas wilayah 175,77 kilometer persegi, Makassar menghadapi berbagai tantangan lingkungan, mulai dari peningkatan suhu udara, keterbatasan akses air bersih, hingga meningkatnya kerentanan kawasan pesisir akibat dampak perubahan iklim.
Menurut Helmy, kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk terus memperkuat kebijakan pembangunan yang berorientasi pada ketahanan iklim dan keberlanjutan lingkungan.
Berbagai program pun terus dijalankan, di antaranya penurunan emisi gas rumah kaca, perluasan ruang terbuka hijau, pembangunan gedung hijau (green building), pemanfaatan energi surya di sekolah, serta penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik di lingkungan pemerintah.
Dalam paparannya, Helmy juga menyoroti pengelolaan sampah sebagai salah satu pilar penting pembangunan kota rendah emisi. Melalui program Makassar Eco Circular (MEC) Hub, Pemerintah Kota Makassar mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, mulai dari pemilahan di sumber, pengolahan sampah organik, hingga pemanfaatan kembali sampah anorganik menjadi produk yang memiliki nilai tambah.
Upaya tersebut diperkuat melalui pelaksanaan program Jelajah Sampah di seluruh kecamatan sebagai gerakan edukasi masyarakat, sekaligus penguatan sistem pengelolaan di TPA Tamangapa agar tata kelola persampahan berjalan lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Program itu juga terintegrasi dengan Tanami Tanata’, yang menghubungkan pengelolaan sampah organik dengan pengembangan pertanian perkotaan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Helmy menegaskan, seluruh inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan target Makassar Bebas Sampah 2029, sekaligus memperkuat posisi Makassar sebagai kota rendah emisi dan kota tangguh terhadap perubahan iklim di kawasan Asia.
“Perubahan iklim harus dijawab dengan aksi nyata dan kolaborasi. Karena itu, kami terus mendorong pengelolaan lingkungan yang dimulai dari perubahan perilaku masyarakat agar mampu mewujudkan Makassar yang lebih bersih, tangguh, dan berkelanjutan,” ujar Helmy.
Selain menjadi narasumber, Helmy bersama para Kepala Dinas Lingkungan Hidup anggota APEKSI turut menandatangani Pernyataan Advokasi Bersama yang memuat sejumlah rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait percepatan penurunan emisi, penguatan pengelolaan persampahan, pembangunan infrastruktur hijau, serta implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon di daerah.
Dalam forum tersebut, Helmy didampingi Kepala Bidang Keanekaragaman Hayati DLH Kota Makassar, Amanda Syahwaldi. (*)
