SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya penguatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil saat membuka Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Kota Makassar tersebut berlangsung di Hotel Claro Makassar, Senin (6/7/2026), dan diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, sekretaris perangkat daerah, hingga kepala subbagian perencanaan.
Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa SAKIP bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengukur akuntabilitas sekaligus kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, implementasi SAKIP yang baik akan berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“SAKIP adalah alat ukur bagaimana akuntabilitas pemerintah bisa kita jaga. Ini menjadi cerminan pola pengelolaan pemerintahan sekaligus memberikan dampak terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah,” ujarnya.
Appi menilai keberhasilan sebuah program pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat fungsi perencanaan agar setiap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan saling terintegrasi.
“Kalau perencanaannya tidak kuat, maka seluruh proses eksekusi akan berantakan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus membangun sinergi agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan tidak saling tumpang tindih,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap kebijakan dan penganggaran mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, seluruh program pemerintah harus disusun berdasarkan kebutuhan warga, bukan sekadar memenuhi target administratif.
Dalam kesempatan itu, Appi turut menyoroti capaian nilai SAKIP Pemerintah Kota Makassar yang mengalami penurunan. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi momentum evaluasi sekaligus pembenahan secara menyeluruh, baik dari aspek dokumen maupun sistem kerja.
“Ini harus menjadi perhatian kita bersama karena akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa di era digital saat ini pemerintah dituntut semakin responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Beragam aspirasi maupun keluhan yang muncul di ruang publik harus direspons melalui pelayanan yang cepat, komunikasi yang terbuka, serta kebijakan yang tepat sasaran.
Menurut Appi, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan membangun komunikasi publik yang baik sehingga masyarakat memahami tujuan setiap kebijakan yang diambil.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar setiap keputusan yang diambil selalu berlandaskan aturan, data, dan fakta sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik.
Karena itu, Appi meminta seluruh OPD segera melakukan pembenahan implementasi SAKIP, tidak hanya pada penyusunan dokumen, tetapi juga pada sistem kerja yang mampu menghasilkan bukti kinerja yang berkualitas dan terukur.
Selain itu, ia meminta Inspektorat Kota Makassar sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terus memperkuat fungsi pendampingan, pembinaan, dan pengawasan kepada seluruh perangkat daerah agar penerapan SAKIP semakin efektif.
Appi juga mengimbau seluruh jajaran pemerintah kota tidak ragu berkonsultasi dengan Inspektorat apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas maupun penerapan regulasi.
“Jangan menganggap berhubungan dengan Inspektorat itu sebuah aib. Justru manfaatkan pendampingan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” pesannya.
Melalui bimbingan teknis tersebut, Appi berharap kapasitas aparatur pemerintah semakin meningkat dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dapat semakin kuat.
“Dengan SAKIP yang berkualitas, wajah pemerintahan Kota Makassar akan semakin baik dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya. (*)
