SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar target administrasi maupun tingginya serapan anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri Arifuddin saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pencapaian Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar yang dikemas dalam Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara, Makassar, Sabtu (25/7/2026).
Kegiatan itu menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Appi menekankan bahwa penyusunan APBD tidak boleh hanya dipahami sebagai proses menghitung pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, setiap alokasi anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan dampak yang terukur terhadap pembangunan.
“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegas Appi.
Ia menjelaskan, seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program harus diarahkan pada pencapaian hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin melalui membaiknya berbagai indikator pembangunan, termasuk penurunan angka kemiskinan.
“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Appi juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran. Ia menegaskan belanja pemerintah tidak boleh lagi didominasi untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi, melainkan harus difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Selain mendorong efektivitas pemanfaatan APBD, Appi menilai kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan daerah. Keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah, menurutnya, harus diimbangi dengan membangun kemitraan bersama sektor swasta, dunia usaha, serta mendorong masuknya investasi agar pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal,” katanya.
Melalui forum tersebut, Appi berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus mampu mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran.
Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan berdiskusi bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Dengan tata kelola keuangan yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, saya yakin program-program prioritas Pemerintah Kota Makassar dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat,” tutup Appi. (*)
