SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan persiapan pelaksanaan program piloting digitalisasi bantuan sosial (Bansos) setelah ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan nasional. Berbagai langkah strategis dilakukan, mulai dari penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) hingga optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat guna memastikan proses pendataan berjalan akurat dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (27/7/2026).
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu menegaskan bahwa keberhasilan program digitalisasi bansos tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pemerintah, tetapi juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Ia mengimbau warga untuk menerima petugas atau agen pendata yang datang ke rumah serta memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.
“Mari ki mendukung dan menyukseskan program digitalisasi bansos ini dengan cara menerima petugas atau agen dan menjawab pertanyaan dengan benar dan jujur. Dipastikan kerahasiaan data Anda akan terjaga,” ujar Munafri.
Menurut Appi, pendataan menjadi tahapan krusial dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih akurat. Data yang valid akan memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak sekaligus menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan sosial di masa mendatang.
Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir ketika didatangi petugas pendata karena seluruh informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya.
“Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam membangun sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Dengan data yang valid, berbagai program perlindungan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria dan membutuhkan intervensi pemerintah,” katanya.
Munafri menjelaskan, digitalisasi bantuan sosial bukan sekadar mengubah proses pendataan dari sistem manual ke digital. Program ini juga menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas basis data sosial masyarakat agar lebih terintegrasi, transparan, dan mudah diperbarui sesuai kondisi riil di lapangan.
Karena itu, ia menekankan pelaksanaan program tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, bukan hanya Dinas Sosial.
“Ini bukan hanya tugas Dinas Sosial. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Semua perangkat daerah harus bergerak dan mengambil peran agar pelaksanaan piloting ini berjalan optimal,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan sosial di Kota Makassar memiliki kompleksitas yang tinggi sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Data kependudukan, kondisi ekonomi, karakteristik wilayah, hingga informasi sosial lainnya harus dikelola secara terpadu agar proses verifikasi dan pemutakhiran data berjalan lebih efektif.
Untuk memperkuat implementasi di lapangan, Munafri menginstruksikan Dinas Sosial Kota Makassar segera menggelar rapat koordinasi lanjutan bersama seluruh kepala OPD, camat, dan lurah. Pertemuan tersebut akan membahas pembagian tugas, strategi pelaksanaan, hingga peran masing-masing perangkat daerah sampai tingkat kelurahan.
“Semua harus tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ada yang menganggap ini hanya pekerjaan Dinas Sosial. Kita ingin seluruh perangkat daerah mengambil bagian sesuai tugas dan kewenangannya,” ujarnya.
Selain kesiapan internal pemerintah, Munafri juga meminta strategi sosialisasi kepada masyarakat diperkuat agar warga memahami tujuan program, mekanisme pendataan, pentingnya memberikan informasi yang benar, serta jaminan perlindungan data pribadi.
Menurutnya, edukasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya informasi yang keliru mengenai pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial.
“Sosialisasi tidak cukup hanya menyampaikan informasi mengenai adanya pendataan. Kita harus memberikan pemahaman bahwa proses ini bertujuan memperbaiki data agar bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Makassar juga akan mengoptimalkan peran aparat kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak penyampaian informasi kepada masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat partisipasi warga sekaligus memperlancar proses pendataan di seluruh wilayah Kota Makassar.
Sebagai salah satu dari 43 kabupaten/kota yang dipilih pemerintah pusat menjadi lokasi pilot project digitalisasi bantuan sosial, Makassar memiliki peluang untuk menjadi model penerapan sistem pendataan sosial yang modern, transparan, dan terintegrasi.
Munafri berharap program ini tidak hanya menghasilkan data penerima bantuan yang lebih akurat, tetapi juga menjadi fondasi penyusunan kebijakan perlindungan sosial serta berbagai program pemberdayaan masyarakat di masa depan.
Ia kembali mengajak seluruh warga untuk mendukung proses pendataan dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas.
“Sekali lagi, mari ki sama-sama mendukung. Terima petugas atau agen yang datang melakukan pendataan dan berikan jawaban yang benar serta jujur. Data masyarakat akan dijaga kerahasiaannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, Aria Purnabhawa, mengatakan tahapan pelaksanaan piloting kini telah memasuki proses pembentukan ribuan agen pendamping yang akan diterjunkan untuk mempercepat pendataan masyarakat.
Menurut Aria, para agen tersebut nantinya bertugas membantu proses pendataan sekitar 436 ribu kepala keluarga di Kota Makassar, mulai dari kelompok desil 1 hingga desil 10, sehingga seluruh data sosial masyarakat dapat diperbarui secara menyeluruh.
“Saat ini progres pelaksanaan program piloting berada pada tahap pembentukan ribuan agen pendamping yang nantinya akan berperan dalam mempercepat pendataan warga penerima bansos, agar seluruh warga khususnya sekitar 436 ribu kartu keluarga dapat terdata mulai dari desil 1 hingga desil 10,” pungkas Aria. (*)
