SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Hasil survei menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen, naik dari 66,64 persen pada 2025. Sementara itu, indeks inklusi keuangan meningkat menjadi 93,61 persen dari 92,74 persen.
Capaian tersebut sekaligus telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk 2029, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan inklusi keuangan sebesar 93 persen.
SNLIK 2026 merupakan kolaborasi pertama OJK, LPS, dan BPS dengan cakupan yang jauh lebih luas. Survei dilakukan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, melibatkan 75.000 responden berusia 15–79 tahun. Pendataan dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 Januari–18 Februari 2026 dengan melibatkan 3.480 petugas.
Meski indikator nasional meningkat, hasil survei menunjukkan masih adanya kesenjangan literasi dan inklusi berdasarkan wilayah, usia, pendidikan, serta pekerjaan. Masyarakat perkotaan mencatat indeks literasi keuangan sebesar 72,54 persen, lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan yang mencapai 64,42 persen. Pada inklusi keuangan, wilayah perkotaan mencapai 95,47 persen, sedangkan perdesaan 90,39 persen.
Kesenjangan juga terlihat berdasarkan tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula tingkat literasi dan inklusi keuangan. Literasi masyarakat yang menamatkan perguruan tinggi mencapai 93,46 persen, sementara kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah atau tidak tamat SD hanya 45,23 persen. Untuk inklusi keuangan, masing-masing mencapai 99,49 persen dan 85,80 persen.
Berdasarkan usia, kelompok 26–35 tahun mencatat indeks literasi tertinggi sebesar 78,70 persen dan inklusi sebesar 96,27 persen. Sebaliknya, kelompok usia 15–17 tahun memiliki literasi sebesar 56,04 persen. Dari sisi pekerjaan, kelompok pensiunan/purnawirawan, pegawai/profesional, serta pengusaha/wiraswasta mencatat tingkat literasi dan inklusi relatif tinggi, sedangkan petani, nelayan, pelajar/mahasiswa, serta masyarakat yang belum bekerja masih berada di bawah rata-rata nasional.
Secara regional, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 84,01 persen, disusul Kalimantan Selatan 79,69 persen dan Bali 78,77 persen. Untuk inklusi keuangan, DKI Jakarta berada di posisi teratas dengan 99,74 persen, diikuti DI Yogyakarta 98,74 persen dan Kepulauan Riau 98,43 persen.
SNLIK 2026 juga menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan simpanan belum sepenuhnya diikuti pemahaman mengenai LPS. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui simpanannya dijamin, tetapi hanya 46,31 persen yang mengenal LPS. Sementara itu, pengetahuan mengenai penjaminan polis masih rendah, yakni 12,47 persen pada pemilik produk asuransi non-Penyelenggara Program Jaminan Sosial.
Temuan tersebut menjadi dasar bagi OJK, LPS, BPS, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat program literasi dan inklusi keuangan yang lebih tepat sasaran, tepat pesan, tepat kanal, dan tepat pendekatan. Fokus tidak lagi hanya pada memperluas jangkauan edukasi, tetapi memastikan masyarakat memahami manfaat, mekanisme, dan risiko produk serta layanan keuangan.
Dengan capaian nasional yang telah melampaui target RPJMN, tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan literasi dan inklusi keuangan berlangsung lebih merata. Penguatan edukasi bagi masyarakat perdesaan, kelompok berpendidikan rendah, generasi muda, serta kelompok pekerja dengan tingkat literasi lebih rendah menjadi penting untuk memperkuat ketahanan keuangan masyarakat sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.
