SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mendorong pembaruan aturan pengelolaan barang milik daerah untuk memastikan aset pemerintah tercatat, terlindungi, dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Paripurna Kesebelas Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kota Makassar yang berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (28/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Munafri memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Menurut Munafri, perubahan perda diperlukan agar regulasi di tingkat daerah tetap selaras dengan perkembangan kebijakan pemerintah pusat.
Perda Nomor 7 Tahun 2017 sebelumnya mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Namun, pemerintah pusat kemudian menerbitkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 yang membawa sejumlah perubahan dan penyempurnaan dalam pengelolaan barang milik daerah.
“Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar,” ujar Munafri.
