SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Majelis Kajian Pembangunan Daerah (MKPD) Center for Information Development Studies (CIDES) ICMI Orwil Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat pembangunan berbasis data dan kajian akademik.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, saat bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, CIDES menawarkan pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti. Setiap kebijakan pemerintah dinilai perlu disusun berdasarkan data dan hasil kajian, kemudian dievaluasi untuk mengukur dampaknya terhadap masyarakat.
Prof. Hamid menyebut terdapat tiga isu prioritas yang dapat menjadi fokus awal kolaborasi, yakni kemiskinan dan ketimpangan, dampak APBD terhadap masyarakat, serta kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Untuk isu kemiskinan, CIDES mendorong kajian hingga tingkat rumah tangga agar pemerintah dapat mengetahui faktor penyebab kemiskinan secara lebih spesifik dan menyusun program yang tepat sasaran.
Sementara terkait APBD, kajian akan diarahkan untuk mengukur sejauh mana belanja pemerintah mampu menciptakan perubahan nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan anggaran tidak cukup dilihat dari besarnya nilai belanja, tetapi dari dampak yang dihasilkan.
Adapun pada sektor pendidikan, CIDES akan melihat kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan tenaga kerja di Makassar. Kajian tersebut diharapkan dapat memetakan kebutuhan lapangan kerja dalam dua hingga tiga tahun ke depan sebagai bahan penyusunan kebijakan pendidikan.
“Yang kita ingin lihat adalah perubahan, bukan hanya berapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi apa perubahan yang diciptakan untuk masyarakat Kota Makassar,” ujar Prof. Hamid.
CIDES juga siap mendukung kajian terhadap sejumlah agenda pembangunan Makassar, termasuk penataan kota, relokasi, pengelolaan sampah, urban farming, hingga pembangunan stadion.
Menurut Prof. Hamid, kekuatan CIDES terletak pada jaringan akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi yang dapat dilibatkan untuk menghasilkan riset, kajian, dan policy brief sesuai kebutuhan pemerintah.
Untuk tahap awal, CIDES menargetkan dukungan terhadap tiga isu prioritas tersebut dapat mulai berjalan dalam 100 hari pertama. Namun, diperlukan jalur koordinasi dan akses data melalui perangkat daerah terkait, seperti Bappeda maupun Bapenda.
Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel, Dr. A. Luhur Prianto, menilai pendekatan pembangunan berbasis bukti yang dikembangkan Pemkot Makassar sejalan dengan kapasitas CIDES dalam riset, inovasi, dan pengembangan kebijakan.
Ia menambahkan, kebijakan pembangunan tidak cukup hanya memiliki dasar teknokratik dan akademik. Setiap program juga membutuhkan desain sosial agar dapat diterima dan berjalan efektif di tengah masyarakat.
“Pendekatan teknokratik, pendekatan kepakaran memang diperlukan. Tetapi tetap ada kebutuhan persiapan-persiapan sosial, istilahnya desain sosial untuk setiap program,” jelas Luhur.
Menurutnya, keberagaman sumber daya di CIDES dan ICMI, mulai dari akademisi, aktivis, jurnalis hingga organisasi kemasyarakatan, menjadi modal untuk melihat persoalan pembangunan dari berbagai perspektif.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membantu Pemkot Makassar menghasilkan kebijakan yang kuat secara data dan kajian, sekaligus memiliki penerimaan sosial serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)
