SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar resmi memulai pelaksanaan uji kesesuaian jabatan atau job fit bagi seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) yang menjabat sebagai kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Uji kesesuaian ini menjadi bagian dari langkah evaluasi Pemkot Makassar untuk mengukur kinerja, integritas, serta kompetensi para pejabat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya birokrasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan job fit merupakan bagian dari penyegaran organisasi yang dilakukan secara terukur dan objektif, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif.
Menurut Munafri, seluruh persiapan teknis yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar telah dirampungkan sebelum proses pengujian dimulai.
“Evaluasi ini menjadi instrumen penting untuk melihat kesesuaian antara kemampuan pejabat dengan tuntutan instansi yang dipimpinnya. Kita ingin memastikan penempatan posisi didasarkan pada asas the right man on the right place demi akselerasi program pembangunan Kota Makassar,” ujar Munafri, Rabu (19/8/2026).
Untuk memastikan proses penilaian berlangsung transparan dan independen, Pemkot Makassar melibatkan tujuh anggota Panitia Seleksi (Pansel) yang berasal dari unsur birokrat senior dan akademisi. Tim tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Zulkifly Nanda, bersama sejumlah akademisi dan tenaga ahli, di antaranya Prof. Batara Surya, Hudli Huduri, Prof. Amin, dan Muhammad Idris.
Munafri mengisyaratkan hasil job fit berpotensi membawa perubahan cukup signifikan dalam struktur birokrasi Pemkot Makassar. Berdasarkan capaian kinerja dan hasil penilaian kompetensi, sejumlah kepala SKPD disebut berpeluang mengalami rotasi atau pergeseran tugas.
Diperkirakan sekitar 30 hingga 40 persen kepala SKPD akan mengalami perubahan posisi. Penyegaran tersebut diharapkan dapat memberikan energi baru bagi masing-masing perangkat daerah sekaligus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
Hasil job fit selanjutnya akan menjadi salah satu dasar utama bagi Wali Kota Makassar dalam menentukan reposisi struktural birokrasi. Pelantikan pejabat hasil evaluasi dijadwalkan dilakukan setelah seluruh rekomendasi dari Pansel rampung dan diproses secara kolektif. (*)
