SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih aktif mengawal program sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Ia menilai pimpinan OPD harus memahami secara detail setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, bukan sekadar membubuhkan tanda tangan pada dokumen yang disiapkan bawahannya.
Pernyataan itu disampaikan Munafri dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Jumat (21/8/2026). Ia menilai rendahnya serapan anggaran kerap berawal dari perencanaan yang tidak matang.
“Jangan sampai kita bekerja di masa satu OPD terpengaruh, bisa berjalan otaknya hanya satu kepala bagian perencanaan yang mengatur ini dari tahun ke tahun,” ujar Munafri.
“Kepala OPD-nya jangan saja menjadi tukang stempel, tanda tangan dengan keadaan yang sudah dibuat dari tahun ke tahun,” tambahnya.
Menurut Appi, setiap kegiatan yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) harus dipastikan benar-benar siap dieksekusi. Kesiapan tersebut mencakup dokumen pendukung, desain, lokasi, material, perizinan, hingga target fisik dan keuangan.
Ia menegaskan, anggaran yang besar tidak otomatis menunjukkan kualitas perencanaan. Kegiatan yang belum siap tetapi tetap dipaksakan masuk anggaran justru berpotensi menyebabkan keterlambatan dan rendahnya serapan.
“Anggaran yang besar tapi dokumen kesiapannya belum tersedia ini merupakan quality of budgeting, bukan semata-mata persoalan pelaksanaan,” ungkapnya.
Munafri juga meminta kepala OPD tidak mengulang pola perencanaan yang sama setiap tahun tanpa mengevaluasi kendala sebelumnya. Setiap program harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan untuk direalisasikan.
“Jangan sampai karena mau mengejar tambahan, anggaran di tempatnya besar, akhirnya kegiatan-kegiatannya juga tidak berkualitas. Sisa lagi serapannya, kan jadi repot,” ujarnya.
Dalam evaluasi, Munafri meminta OPD tidak hanya melihat angka serapan, tetapi juga memantau proses pengadaan. Setiap pimpinan harus mengetahui berapa paket yang telah masuk proses, sudah berkontrak, belum berjalan, hingga penyebab terjadinya keterlambatan atau gagal tender.
“Jangan hanya melihat serapan, tapi melihat kontrak. Jangan dianggap simpel, karena ini menjadi faktor yang sangat mudah untuk terjadi kegagalan,” tegasnya.
Ia juga mendorong kepala OPD dan pejabat terkait meningkatkan kompetensi pengadaan barang dan jasa, termasuk melalui sertifikasi PBJ. Menurutnya, kemampuan tersebut penting agar persoalan teknis dapat segera diselesaikan tanpa selalu bergantung pada pihak lain.
Munafri meminta setiap kendala dibahas di internal OPD dengan melibatkan sumber daya manusia yang memahami persoalan teknis. Setiap masalah yang dibawa kepada pimpinan, kata dia, seharusnya sudah disertai analisis dan alternatif solusi.
Selain itu, ia meminta OPD mempercepat perencanaan agar kegiatan yang siap dapat langsung berjalan sejak awal tahun. Bahkan, perencanaan tahun berikutnya diharapkan sudah dimatangkan mulai Desember atau sebelumnya.
“Saya mau tahun depan itu mulai perencanaan di bulan 12 atau sebelumnya, eksekusinya di bulan Januari sudah berjalan,” imbuh Appi.
Munafri juga mengingatkan agar pelaksanaan anggaran tidak menumpuk pada triwulan terakhir. Serapan harus dibangun secara proporsional sejak awal tahun agar pekerjaan tidak dikebut menjelang penutupan anggaran.
“Kita bekerjanya tergesa-gesa. Akan banyak sekali di dalam situ hal-hal yang butuh pengambilan keputusan yang kadang-kadang tidak rasional lagi,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Ukuran utamanya adalah seberapa jauh anggaran tersebut menghasilkan pekerjaan berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan hanya bertanya mengapa serapan rendah, tapi tanyakan mengapa anggaran belum menjadi output,” tegasnya.
Ia pun meminta seluruh OPD mulai mengubah pola kerja dengan memperkuat perencanaan, mempercepat pengadaan, mengawal pelaksanaan, serta memastikan pembayaran dan pengawasan berjalan sesuai progres.
Dengan pola tersebut, Munafri berharap serapan APBD Makassar tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.(*)
