
SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar kembali memperkuat penanganan krisis air bersih yang terjadi di sejumlah permukiman warga akibat kemarau panjang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar mengerahkan armada tangki untuk mendistribusikan air ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
Sebanyak 23 titik di lima kecamatan mendapat bantuan air bersih pada Sabtu (22/8/2026). Distribusi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi di tengah menurunnya ketersediaan air.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli Tahar mengatakan, pemenuhan kebutuhan air masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam penanganan kondisi darurat kekeringan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bantuan benar-benar hadir di lokasi yang membutuhkan.
Penyaluran dilakukan menggunakan mobil tangki setelah sebelumnya dilakukan kaji cepat terhadap kondisi di lapangan. Lima kecamatan yang menjadi sasaran distribusi pada tahap ini yakni Biringkanaya, Tamalanrea, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang.
Penanganan kekeringan tersebut melibatkan sejumlah unsur lintas sektor. BPBD berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta pemerintah kecamatan yang ikut mendukung distribusi air dan pengisian tandon warga.
Hasil analisis teknis BPBD menunjukkan dampak kekurangan air bersih telah menjangkau enam kecamatan prioritas. Selain lima kecamatan yang mendapat distribusi pada Sabtu, Kecamatan Manggala juga masuk dalam wilayah yang menjadi perhatian pemerintah.
Kawasan tertentu seperti Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, turut mendapat perhatian dalam penanganan krisis air. Namun, distribusi bantuan tidak dibatasi hanya pada wilayah yang masuk daftar prioritas.
BPBD membuka kesempatan bagi masyarakat di seluruh kecamatan di Kota Makassar untuk mengajukan permintaan bantuan apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Pengecualian berlaku untuk Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang memiliki kondisi geografis dan pola penanganan tersendiri.
Warga yang membutuhkan bantuan juga diminta segera melaporkan kondisi di wilayah masing-masing. Pemkot Makassar menyediakan sejumlah kanal pengaduan yang dapat digunakan selama 24 jam, yakni aplikasi Lontara Plus, layanan darurat 112, dan nomor telepon BPBD 08155112112.
Selain mengandalkan distribusi air melalui mobil tangki, Pemkot Makassar mulai menyiapkan solusi jangka menengah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan darurat. Dinas Pekerjaan Umum (PU) tengah membangun sejumlah sumur dalam di beberapa wilayah yang mengalami keterbatasan akses air.
Upaya tersebut kemudian diperkuat melalui pendekatan berbasis masyarakat lewat program Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana). Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus membangun ketahanan masyarakat menghadapi ancaman kekeringan dan risiko perubahan iklim secara berkelanjutan. (*)





