SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mencatat lonjakan signifikan dalam pendataan bantuan dan perlindungan sosial (perlinsos) setelah mengubah strategi pengumpulan data di tingkat masyarakat. Jumlah data yang terekam dalam dashboard perlinsos kini mencapai sekitar 128 ribu data.
Perkembangan tersebut dibahas dalam Entry Meeting Percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Ruang Kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Balai Kota Makassar, Senin (24/8/2026).
Rapat dipimpin Sekda Makassar Andi Zulkifly, didampingi Inspektur Daerah Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti, Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Djufrie, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Muh Roem.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Zulkifly menjelaskan bahwa Pemkot Makassar terus mengevaluasi strategi pendataan agar proses digitalisasi perlindungan sosial berjalan lebih efektif.
Pada tahap awal, pendataan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah. Namun, skema tersebut menghadapi kendala karena para pegawai memiliki tugas utama yang harus tetap dijalankan, sementara waktu masyarakat untuk ditemui juga beragam.
“Konsep awalnya kami mendorong agen dari pegawai pemerintah. Ternyata agak kedodoran karena mereka sudah memiliki pekerjaan utama, sementara masyarakat memiliki waktu yang berbeda untuk ditemui,” ujar Andi Zulkifly.
Pemkot Makassar kemudian mengubah strategi dengan melibatkan pengurus RT dan RW sebagai agen pendataan. Mereka dinilai lebih efektif karena memiliki interaksi langsung dengan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Kami ubah strateginya dengan melibatkan RT dan RW sebagai agen. Selain memiliki insentif, mereka juga memiliki indikator pekerjaan yang dapat dinilai, termasuk membantu program pemerintah,” tegasnya.
Perubahan strategi tersebut berdampak terhadap peningkatan jumlah data yang berhasil dihimpun. Jika pada 10 Agustus 2026 data yang masuk baru sekitar 7.000, jumlah tersebut kini telah meningkat menjadi kurang lebih 128 ribu data.
Dari 10 indikator penilaian yang ditetapkan BPKP, Pemkot Makassar juga telah memenuhi sembilan indikator.
Perwakilan BPKP mengapresiasi perkembangan tersebut dan berencana melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat proses pendataan sekaligus mengidentifikasi kendala teknis yang masih dihadapi perangkat daerah.
Pemkot Makassar menyatakan siap menghadapi proses verifikasi lapangan tersebut. Andi Zulkifly juga meminta Inspektorat Kota Makassar mengawal koordinasi antar-OPD teknis agar seluruh proses berjalan sesuai target.
Percepatan digitalisasi perlindungan sosial ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat, transparan, dan mudah diperbarui. Pemkot Makassar juga menargetkan capaian tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menjadikan Makassar sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam pengelolaan data perlindungan sosial berbasis digital. (*)
