SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mendorong penguatan kesejahteraan nelayan melalui pembenahan sektor perikanan secara menyeluruh, mulai dari aktivitas penangkapan hingga pemasaran hasil laut.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan perhatian terhadap nelayan tidak cukup hanya diwujudkan melalui bantuan kapal maupun alat tangkap. Menurutnya, pemerintah perlu membangun ekosistem usaha yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) VI Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier, Senin (7/9/2026).
Munafri menilai masih terdapat persoalan dalam rantai perdagangan hasil laut. Nelayan sebagai produsen utama justru kerap berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika hasil tangkapan masuk ke pasar.
“Harusnya, kalau kita mau bicara tentang distribusi gizi untuk masyarakat, ya struktur kesejahteraan nelayannya yang harus dibentuk dulu. Kasihan nelayan kalau terus-menerus diajak masuk ke dalam sistem pasar yang sangat tidak menguntungkan,” ujar Munafri.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan nelayan juga berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia. Masyarakat nelayan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber pangan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Karena itu, ia menegaskan keberpihakan pemerintah harus diwujudkan melalui program yang konkret, bukan hanya bantuan sesaat. Pendampingan perlu mencakup seluruh rantai usaha perikanan, termasuk akses pasar dan peningkatan nilai ekonomi hasil tangkapan.
Pemkot Makassar bersama DPRD Kota Makassar juga disebut akan memperkuat dukungan anggaran untuk pendampingan nelayan pada tahun mendatang.
“Fungsi pemerintah harus mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat nelayan. Nah, inilah yang harus kita support melalui anggaran pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah,” katanya.
Munafri juga mendorong HNSI mengambil peran lebih besar sebagai mitra pemerintah. Organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi penghubung antara nelayan dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi sekaligus memetakan kebutuhan masyarakat pesisir.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penguatan infrastruktur penangkapan ikan. Pemerintah bersama HNSI diharapkan dapat menyusun kebutuhan prioritas agar dukungan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi nelayan di lapangan.
Selain infrastruktur, Munafri mendorong modernisasi aktivitas penangkapan ikan melalui pemanfaatan teknologi. Ia membuka peluang kolaborasi Pemkot Makassar dengan BMKG Maritim untuk membantu nelayan memperoleh informasi navigasi dan peta persebaran ikan.
Dengan dukungan teknologi tersebut, nelayan diharapkan dapat menentukan lokasi potensial penangkapan ikan secara lebih akurat sehingga waktu dan biaya operasional selama melaut dapat ditekan.
“Jadi dari mencari ikan menjadi menangkap ikan di spot yang presisi,” tegasnya.
Munafri berharap sinergi antara pemerintah, HNSI, dan berbagai pemangku kepentingan dapat membentuk ekosistem kelautan yang lebih kuat. Dengan begitu, potensi sumber daya pesisir tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup nelayan Makassar. (*)
