SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini, Pemkot Makassar menerima apresiasi sebagai daerah peduli akses dan infrastruktur pendidikan dari KompasTV dalam rangkaian puncak perayaan HUT ke-15 KompasTV di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Apresiasi ini menjadi pengakuan atas komitmen Pemkot Makassar dalam memperluas akses pendidikan sekaligus membenahi sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah.
Munafri mengatakan, pendidikan merupakan hak mendasar warga yang harus dipenuhi negara. Menurutnya, kebijakan pendidikan gratis perlu berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas belajar yang memadai dan berkualitas.
“Komitmen kita untuk pendidikan gratis ini, kita harus melihat hak dari haknya. Salah satu hak terpenting adalah pendidikan,” kata Munafri, Kamis (10/9/2026).
Ia menegaskan, seluruh masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati layanan dan infrastruktur pendidikan. Karena itu, pembangunan sarana pendidikan menjadi salah satu prioritas Pemkot Makassar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Perhatian Khusus untuk Pendidikan di Kepulauan
Komitmen pemerataan pendidikan Makassar tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik sekolah. Pemkot juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru yang bertugas di kawasan terluar dan kepulauan.
Salah satu kebijakan yang diterapkan ialah penyesuaian tunjangan guru dan tenaga kependidikan berdasarkan zona jarak penugasan. Skema ini menggantikan pola tunjangan yang sebelumnya diberikan secara rata untuk seluruh wilayah.
Melalui formula tersebut, guru yang bertugas di lokasi paling jauh akan memperoleh tunjangan lebih besar. Kebijakan ini diharapkan menjadi bentuk kompensasi atas tantangan geografis dan biaya operasional yang harus dihadapi para pendidik.
“Semakin jauh dia bertugas, sebenarnya semakin besar biaya yang diberikan. Dengan bantuan ini, pemerintah menjembatani motivasi guru untuk tetap mengajar dengan baik,” tutur Appi.
Selain peningkatan kesejahteraan guru, pembenahan fasilitas pendidikan di pulau-pulau kecil juga terus dilakukan. Sejumlah wilayah seperti Lakkang, Bone Tambu, Lae-Lae, Kodingareng, Barrang Lompo, dan Barrang Caddi masuk dalam program perbaikan.
Di Lakkang, revitalisasi menyasar fasilitas pendidikan jenjang SD hingga SMP, termasuk perbaikan ruang kelas dan penyediaan meubelair. Sementara di Bone Tambu, Pemkot Makassar melakukan penanganan terhadap kerusakan bangunan sekolah yang disebabkan abrasi pantai.
Ke depan, pengembangan fasilitas pendidikan di kepulauan tidak hanya berfokus pada perbaikan gedung. Pemkot juga merancang penyediaan sarana pendukung digital dan energi, seperti jaringan listrik, akses internet, hingga penggunaan panel surya.
Pembenahan rumah dinas bagi kepala sekolah dan pendidik di wilayah kepulauan turut menjadi bagian dari perhatian pemerintah. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang kenyamanan tenaga pendidik selama menjalankan tugas.
Melalui berbagai intervensi tersebut, Pemkot Makassar menargetkan kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah daratan dan kepulauan dapat terus dipangkas. Anak-anak di pulau terluar diharapkan memperoleh kesempatan belajar dengan mutu yang setara dengan siswa di pusat Kota Makassar.
Penghargaan nasional ini sekaligus menjadi dorongan bagi Pemkot Makassar untuk terus memperkuat pemerataan layanan pendidikan, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah kota. (*)
