SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyatakan komitmennya mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penguatan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP).
Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mendorong Forum PKP menjadi wadah strategis untuk menyusun, mengoordinasikan, sekaligus mengawal berbagai program pembangunan perumahan di Kota Makassar.
Hal tersebut disampaikan Andi Zulkifly saat membuka kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Infrastruktur bertema “Membangun Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Pembentukan Kelembagaan Forum PKP” di Hotel Aryaduta, Kamis (10/9).
Dalam kegiatan itu, Andi Zulkifly didampingi Kepala Bappeda Makassar Dahyal, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Makassar Mahyuddin, serta sejumlah pejabat internal dan eksternal yang berkaitan dengan program PKP.
Andi Zulkifly mengatakan, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, sektor tersebut harus menjadi perhatian bersama dalam penyusunan program dan penganggaran pemerintah daerah.
“Perumahan dan kawasan permukiman ini adalah salah satu elemen penting yang menjadi bagian dari seluruh program prioritas. Dalam SPM, ada enam elemen yang menjadi prioritas ketika pemerintah melaksanakan program kerja, termasuk kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan,” kata Andi Zulkifly.
Mantan Kepala Bappeda Makassar itu menjelaskan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan program dan alokasi anggaran. Setelah kebutuhan dasar diprioritaskan, pemerintah kemudian dapat mengalokasikan anggaran untuk menjalankan visi dan misi kepala daerah serta program pendukung lainnya.
“Makanya ketika kita ingin membuat program dan membiayai sebuah program, SPM inilah yang menjadi amanah untuk segera dianggarkan terlebih dahulu. Barulah kita anggarkan gaji, program visi-misi kepala daerah, kemudian program-program pendukung,” ujarnya.
Forum PKP Perlu Libatkan Lintas Sektor
Menurut Andi Zulkifly, pembangunan perumahan tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penanganan persoalan perumahan membutuhkan kolaborasi lintas sektor sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Perumahan dan kawasan permukiman ini tidak bisa hanya Dinas Perumahan yang membuat program. Semua elemen harus mendukung sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” tegasnya.
Ia menyebut, kolaborasi tersebut perlu melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, asosiasi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha. Forum PKP diharapkan menjadi ruang bersama untuk mempertemukan berbagai kepentingan dan merumuskan kebutuhan pembangunan perumahan di Makassar.
“Forum PKP ini adalah wadah untuk mempertemukan semua stakeholder dan semua kepentingan yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kota, akademisi, hingga asosiasi-asosiasi,” jelasnya.
Andi Zulkifly menegaskan, program kerja yang dihasilkan Forum PKP harus menjadi salah satu acuan Pemkot Makassar dalam menyusun program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam mendukung penyediaan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah.
Ia pun meminta Bappeda Makassar mengidentifikasi serta mengakomodasi program prioritas Forum PKP ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
“Saya minta Kepala Bappeda untuk betul-betul melihat dan memprioritaskan apa yang menjadi program kerja dari PKP ini untuk segera dibuatkan penganggaran dan rencana kerja bersama TAPD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman,” katanya.
Kebutuhan Hunian Terus Meningkat
Andi Zulkifly menilai, keterlibatan berbagai unsur dalam Forum PKP akan membuat program pembangunan perumahan lebih komprehensif. Masukan yang dihimpun tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga akademisi, pelaku usaha, asosiasi profesi, dan masyarakat.
“Program kerja Forum PKP ini sangat penting untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan program kerja Pemkot Makassar terkait perumahan dan kawasan permukiman,” tuturnya.
Ia juga menyinggung masih adanya sejumlah persoalan perumahan yang perlu dibenahi, termasuk kebutuhan program bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Di sisi lain, perkembangan Makassar sebagai kawasan perkotaan dan pusat aktivitas ekonomi membuat kebutuhan hunian terus meningkat. Keterbatasan lahan di dalam kota turut mendorong pertumbuhan kawasan permukiman hingga ke wilayah sekitar Makassar.
“Makassar ini menjadi kawasan destinasi untuk orang tinggal. Bahkan karena kawasan kita sudah sempit, perkembangan perumahan sudah masuk ke wilayah Gowa dan Maros,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang tergabung dalam Forum PKP memberikan masukan konkret mengenai kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
“Para SKPD yang hadir silakan mencermati dan melihat. Kalau memang ini bisa diintervensi melalui kewenangan dan tupoksi masing-masing, kenapa tidak? Ini harus menjadi prioritas,” paparnya.
Andi Zulkifly menegaskan, Pemkot Makassar melalui Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) siap mendukung program yang dihasilkan Forum PKP, sepanjang sejalan dengan dokumen perencanaan serta kemampuan anggaran daerah.
“Kita siap dukung program yang digagas dalam forum PKP ini,” tukasnya. (*)
