SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar meminta PT Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengurai antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah SPBU. Persoalan tersebut dinilai mulai mengganggu mobilitas warga hingga aktivitas pelayanan publik.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menyampaikan permintaan itu saat mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda dan diterima Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar bersama jajaran.
Munafri mengatakan, kedatangannya merupakan bentuk respons Pemkot Makassar terhadap keluhan masyarakat yang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena dampaknya mulai dirasakan berbagai sektor, termasuk aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan ekonomi, hingga operasional armada pengangkut sampah milik Pemkot Makassar.
“Tujuan kami ke sini bagaimana solusi. Tolong pihak Pertamina dan pengelola SPBU carikan jalan keluar. Jangan masyarakat umum yang jadi korban,” tegas Munafri.
Menurutnya, penyelesaian antrean BBM tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan stok. Pengaturan teknis di lapangan juga perlu dibenahi agar pelayanan kendaraan lebih cepat dan antrean tidak meluber hingga mengganggu arus lalu lintas.
Salah satu langkah yang diusulkan ialah mengaktifkan seluruh nozzle atau selang pengisian yang tersedia di SPBU, disertai penambahan petugas operator.
“Antrean mengular karena keterbatasan petugas. Misalnya empat dispenser di SPBU hanya dijaga satu orang. Perlu penambahan petugas agar setiap nozzle aktif untuk memotong waktu tunggu kendaraan,” ujarnya.
Selain itu, Munafri mendorong pengaturan alur kendaraan berdasarkan jenisnya, mulai kendaraan pribadi, ekspedisi, hingga bus. Sistem klasterisasi dan pembagian waktu pengisian dinilai dapat mencegah penumpukan kendaraan pada satu titik.
Ia juga mengusulkan agar SPBU di wilayah penyangga, khususnya Maros dan Gowa, dioptimalkan sebagai buffer zone untuk mengurangi kepadatan SPBU di dalam Kota Makassar.
“Kalau tidak ada kepastian, antrean akan terus begini, merugikan masyarakat. Kalau sudah sampai empat lapis, menurut saya sudah menutup jalan karena tidak ada yang mengatur prioritas. Akhirnya hanya mengular,” katanya.
Munafri turut meminta Pertamina memberikan penjelasan mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi, apakah berkaitan dengan distribusi, ketersediaan stok, perubahan kebijakan BBM, atau faktor lainnya. Informasi tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat menyampaikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat.
“Yang paling penting adalah kita memastikan benar-benar ini ditangani dan masyarakat mendapatkan penjelasan,” imbuhnya.
Pertamina Pastikan Stok Aman
Sementara itu, EGM PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar memastikan stok BBM untuk masyarakat di Makassar dan Sulawesi Selatan dalam kondisi aman.
Deny mengatakan, Pertamina telah menyiapkan sejumlah langkah untuk merespons antrean panjang, termasuk memperpanjang waktu operasional SPBU. Saat ini, sebanyak 25 SPBU di Makassar telah beroperasi selama 24 jam, dan jumlah tersebut masih dapat ditambah sesuai kondisi di lapangan.
“Sejauh ini sudah ada 25 SPBU yang buka 24 jam. Nanti kita lihat kondisinya. Apabila memang diperlukan, tentu akan kita tambah,” ujarnya.
Pertamina juga meningkatkan penyaluran BBM. Untuk solar, penyaluran disebut meningkat sekitar 15 persen di atas kondisi normal. Sementara penyaluran Pertalite telah ditingkatkan sekitar 8 persen, bahkan pada kondisi tertentu mencapai 10 persen di atas kondisi normal.
Deny menjelaskan, volume penyaluran setiap SPBU disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kepadatan antrean. Pertamina juga telah memetakan SPBU yang mengalami kepadatan untuk mendapatkan tambahan suplai.
Selain menambah pasokan dan memperpanjang jam operasional, Pertamina berkoordinasi dengan Satgas Gabungan untuk menertibkan antrean kendaraan serta mendorong pengoptimalan nozzle agar proses pelayanan berlangsung lebih cepat.
“Intinya adalah bagaimana kita bisa mengurai antrean ini. Jadi jumlah SPBU nanti mungkin akan sangat dinamis, menyesuaikan kondisi antrean,” jelas Deny.
Munafri menegaskan, pertemuan tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Pemkot Makassar akan terus mengawal penanganan bersama Pertamina dan pengelola SPBU agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu.
“Tidak ada lagi siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bagaimana ini secepatnya kita bisa urai secara bersama-sama,” pungkasnya. (*)
