SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama Pertamina menyiapkan skema pengaturan antrean kendaraan di sejumlah SPBU untuk mengatasi kemacetan yang belakangan mengganggu aktivitas masyarakat.
Salah satu usulan yang disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi ialah membatasi waktu antrean kendaraan besar, seperti truk dan bus, pada pukul 21.00 hingga 05.00 WITA.
Usulan tersebut disampaikan Appi seusai bertemu dan berdiskusi dengan General Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Sulawesi, Jumat (11/9/2026).
Menurut Appi, pengaturan itu diperlukan agar antrean kendaraan besar tidak bercampur dengan kendaraan pribadi pada jam sibuk. Sebab, antrean truk dan bus yang mengular di SPBU dengan akses jalan terbatas berpotensi memperparah kemacetan.
“Saya juga usulkan agar kendaraan besar seperti truk dan bus tidak lagi bebas mengantre sepanjang waktu, melainkan diberikan jadwal khusus pada malam hingga dini hari,” ujar Appi.
Ia meminta Pertamina segera menentukan jam antrean kendaraan besar sehingga tidak ada lagi truk dan bus yang mengantre tanpa pengaturan.
“Anggaplah dari malam jam 9 sampai jam 5 pagi itu, truk dan bus saja bisa antre. Jam 6 hingga sore jangan lagi, giliran kendaraan pribadi,” katanya.
SPBU Akan Diklaster Berdasarkan Fungsi
Selain pengaturan waktu, Appi mendorong agar SPBU di Makassar dikelompokkan berdasarkan fungsi dan kondisi masing-masing. Tidak semua SPBU harus melayani kendaraan besar secara bersamaan.
Sebagian SPBU dapat diarahkan untuk melayani truk dan bus, sementara lokasi lainnya diprioritaskan bagi kendaraan pribadi, seperti sepeda motor dan mobil.
“Tidak boleh bersamaan semuanya. Semua SPBU, semua bus dan truk bisa masuk, tidak boleh. Harus ada yang khusus untuk kendaraan pribadi yang tidak boleh diganggu sama bus,” tegasnya.
Ketua IKA FH Unhas itu menjelaskan, karakteristik setiap SPBU berbeda. Ada yang memiliki akses jalan luas, tetapi ada pula yang berada di ruas jalan sempit. Jika kendaraan besar mengantre di lokasi dengan akses terbatas, dampaknya dapat meluas hingga ke jalan sekitar.
“Kan, tidak semua SPBU ini bentuknya sama di Makassar. Ada area yang jalannya kecil. Kalau jalannya kecil terus di situ antre bus, ya macet semua,” jelasnya.
Karena itu, Appi meminta Pertamina melakukan pemetaan dan menyusun pengelompokan SPBU, termasuk menentukan lokasi yang dapat melayani kendaraan besar dan lokasi yang diprioritaskan untuk masyarakat.
Pemerintah kota memberikan waktu sekitar satu minggu kepada pihak terkait untuk menyusun rencana strategis tersebut. Jika skema telah disepakati, penerapannya diharapkan mulai diuji di sejumlah SPBU pada awal pekan depan.
Minta Seluruh Nozzle dan Operator Dioptimalkan
Appi juga meminta seluruh fasilitas pengisian BBM di SPBU dioptimalkan. Setiap nozzle yang tersedia diharapkan dapat digunakan, dengan dukungan operator yang bekerja maksimal.
Jika keterbatasan tenaga operator menjadi kendala, ia membuka opsi pelibatan sumber daya pemerintah kota setelah melalui pelatihan singkat.
Selain itu, Appi mendorong SPBU beroperasi secara optimal selama 24 jam agar antrean tidak menumpuk pada jam-jam tertentu.
Menurutnya, berdasarkan penjelasan Pertamina, persoalan yang terjadi bukan semata-mata karena stok BBM, tetapi juga berkaitan dengan pola pengelolaan dan pelayanan di lapangan.
“Informasi dari Pak GM bahwa BBM cukup. Artinya, manajemennya, manajerial yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalannya,” ujar Appi.
Antrean Mulai Ganggu Pelayanan Publik
Appi menilai kondisi antrean BBM saat ini bukan situasi normal sehingga membutuhkan pola penanganan yang lebih terukur. Dampaknya bahkan mulai dirasakan kendaraan pengangkut sampah milik Pemerintah Kota Makassar.
“Kalau coba kita lihat, truk-truk pengangkut sampah ini terlambat semuanya. Orang-orang yang mau pergi sekolah, mau ke mana terlambat semuanya,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kebutuhan BBM masyarakat harus tetap terlayani tanpa mengorbankan kelompok pengguna lainnya.
“Masyarakat itu tidak boleh dikorbankan, sehingga butuh kolaborasi agar penanganan ini masalah cepat dapat jalan keluar,” tegasnya.
Untuk memastikan pengaturan berjalan efektif, Appi juga meminta keterlibatan aparat keamanan. Polisi dan TNI diharapkan turut mengawal pengaturan antrean, terutama jika kendaraan besar diarahkan mengantre pada malam hingga dini hari.
Satgas penanganan persoalan BBM yang telah dibentuk juga akan dioptimalkan dengan melibatkan Pemerintah Kota Makassar.
“Kami pemerintah kota akan siap support ini untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan bahan bakar ini bisa cepat terselesaikan,” pungkasnya. (*)
