SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Makassar untuk mempelajari strategi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penguatan perlindungan sosial bagi pekerja rentan.
Rombongan yang dipimpin Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, diterima Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, di Ruang Rapat Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Kamis (24/9/2026).
Dalam sambutannya, Aliyah menyampaikan salam dari Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang berhalangan hadir karena menjalankan agenda di Kementerian Dalam Negeri.
Ia mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi NTB untuk mempelajari pendekatan Makassar dalam menangani kemiskinan melalui program yang terintegrasi, berbasis data, serta diperkuat dengan jaminan sosial.
Salah satu program yang menjadi perhatian utama yakni Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial), yang dirancang untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
“Pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan konvergensi program, data yang presisi, serta perlindungan jaminan sosial yang masif agar masyarakat memperoleh perlindungan dan memiliki kesempatan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” ujar Aliyah.
Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Zainal Ibrahim, kemudian memaparkan pelaksanaan Makassar Berjasa yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah dan didukung melalui APBD.
Pada 2026, Pemkot Makassar memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada 81.466 pekerja rentan. Selain itu, sekitar 45.000 pekerja mendapat perlindungan tambahan melalui program Jaminan Hari Tua (JHT).
Penerima manfaat berasal dari berbagai kelompok, seperti nelayan, pedagang kaki lima, penjual sayur, pekerja RT/RW, pekerja keagamaan, penyandang disabilitas, komunitas seni, serta pekerja informal lainnya.
Untuk memperluas akses layanan, Pemkot Makassar juga melibatkan 1.005 Agen Perisai yang tersebar hingga tingkat RW.
“Ini bukan hanya soal mengalokasikan anggaran, tetapi bagaimana memastikan perlindungan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Zainal.
NTB Pelajari Skema Makassar Berjasa
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengapresiasi sambutan Pemkot Makassar dan menyebut program Makassar Berjasa sebagai salah satu inovasi yang ingin dipelajari NTB.
Menurutnya, Pemprov NTB juga tengah memperluas perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya, terutama pekerja informal yang masih memiliki ruang besar untuk dijangkau program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami hadir di Kota Makassar untuk belajar dari sebuah inovasi yang sangat inspiratif, salah satunya program Makassar Berjasa. Program ini menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah daerah kepada pekerja rentan,” ujarnya.
Indah juga menyoroti pola pendekatan berbasis komunitas melalui Agen Perisai hingga tingkat RW. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi NTB untuk memperluas perlindungan sosial hingga tingkat desa dan dusun.
“Kami ingin mempelajari bagaimana kebijakan dirancang, bagaimana penganggarannya melalui APBD, siapa sasaran penerimanya, serta bagaimana implementasinya dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Aliyah menyambut positif kunjungan tersebut dan menilai studi tiru menjadi ruang bagi kedua daerah untuk saling bertukar pengalaman serta mengembangkan inovasi sesuai karakteristik masing-masing.
“Studi tiru hari ini bukanlah sarana untuk merasa lebih baik, melainkan wadah untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Kami yakin banyak pula inovasi luar biasa dari NTB yang dapat kami pelajari bersama,” tuturnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan program, diskusi, dan pertukaran pengalaman terkait strategi penanggulangan kemiskinan serta perlindungan pekerja rentan. Pertemuan juga diakhiri dengan penyerahan cenderamata sebagai simbol silaturahmi dan penguatan hubungan antardaerah.
Kegiatan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, jajaran asisten dan staf ahli, kepala SKPD, kepala bagian, camat, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota se-NTB.
Melalui kunjungan tersebut, Pemkot Makassar dan Pemprov NTB diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi dan berbagi inovasi untuk menghadirkan perlindungan sosial yang lebih inklusif bagi pekerja rentan dan masyarakat yang membutuhkan. (*)
