Dari sisi pendapatan, Pemkot Makassar akan terus memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha.
Sementara pada sisi belanja, anggaran diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, target kinerja, lokasi pelaksanaan, dan penerima manfaat,” kata Munafri.
Munafri juga menegaskan bahwa efisiensi dalam perubahan anggaran tidak dimaksudkan untuk mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Penyesuaian dilakukan melalui pengendalian belanja umum, penajaman kegiatan, serta pemilihan program berdasarkan kesiapan pelaksanaan dan dampaknya.
Selain itu, ia meminta seluruh perangkat daerah mengawal pelaksanaan program dan realisasi anggaran agar tidak terjadi penumpukan kegiatan menjelang akhir tahun.
Pembahasan perubahan APBD 2026 juga menjadi bagian dari proses bersama antara Pemkot Makassar dan DPRD. Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menekankan pentingnya proses tersebut dilakukan secara terbuka, terukur, transparan, dan akuntabel.
