Munafri Tegaskan Perubahan APBD 2026 Harus Berorientasi pada Manfaat bagi Warga

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memastikan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 tetap diarahkan untuk menjaga pelayanan publik sekaligus mendukung program pembangunan yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat memberikan jawaban dan tanggapan Pemkot Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026. Penyampaian berlangsung dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026). Munafri menyampaikan apresiasi terhadap berbagai masukan dan catatan yang diberikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, pandangan tersebut menjadi bahan dalam penyempurnaan kebijakan anggaran pemerintah daerah. Ia menjelaskan, perubahan APBD dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi fiskal daerah, realisasi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan masyarakat. Penyesuaian tersebut diarahkan agar pelaksanaan program tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah dan target pembangunan. Dari sisi pendapatan, Pemkot Makassar akan terus memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha. Sementara pada sisi belanja, anggaran diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, target kinerja, lokasi pelaksanaan, dan penerima manfaat,” kata Munafri. Munafri juga menegaskan bahwa efisiensi dalam perubahan anggaran tidak dimaksudkan untuk mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Penyesuaian dilakukan melalui pengendalian belanja umum, penajaman kegiatan, serta pemilihan program berdasarkan kesiapan pelaksanaan dan dampaknya. Selain itu, ia meminta seluruh perangkat daerah mengawal pelaksanaan program dan realisasi anggaran agar tidak terjadi penumpukan kegiatan menjelang akhir tahun. Pembahasan perubahan APBD 2026 juga menjadi bagian dari proses bersama antara Pemkot Makassar dan DPRD. Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menekankan pentingnya proses tersebut dilakukan secara terbuka, terukur, transparan, dan akuntabel. Sebagai konteks, APBD awal Kota Makassar 2026 ditetapkan dengan total belanja sekitar Rp5,175 triliun, pendapatan sekitar Rp4,695 triliun, serta pembiayaan netto sebesar Rp480 miliar. Struktur tersebut kemudian menjadi dasar dalam proses penyesuaian APBD 2026. Pemkot Makassar berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat segera dirampungkan sehingga program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan sesuai target. (*)