DPRD Makassar Desak Pemekaran Kecamatan Biringkanaya Dipercepat, Pelayanan Jadi Prioritas

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar mendorong Pemerintah Kota Makassar mempercepat proses pemekaran Kecamatan Biringkanaya demi mendekatkan akses pelayanan publik kepada masyarakat. Pemekaran dinilai penting mengingat luas wilayah dan persebaran penduduk yang membuat sebagian warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk mengurus kebutuhan administrasi. Anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Sulkarnain, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi pertimbangan utama dalam rencana pemekaran tersebut. Politikus Partai Demokrat itu menyatakan dukungannya selama kebijakan tersebut sesuai ketentuan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Yang paling urgen itu pelayanan. Kami sangat mendukung pemekaran tersebut kalau sifatnya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Tri Sulkarnain, Senin (28/9/2026). Menurut Tri, wilayah Kecamatan Biringkanaya saat ini memiliki cakupan yang cukup luas dengan persebaran penduduk di sejumlah kawasan. Kondisi tersebut membuat akses menuju kantor kecamatan belum merata, terutama bagi warga yang bermukim jauh dari pusat pelayanan. Bahkan, terdapat kelurahan yang secara administratif masuk wilayah Biringkanaya, tetapi secara geografis justru lebih dekat dengan Kecamatan Tamalanrea. Situasi ini dinilai perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penataan wilayah agar pelayanan pemerintahan lebih mudah dijangkau masyarakat. “Kalau memang sesuai persyaratan dan tidak menyalahi aturan, lebih bagus lagi cepat dimekarkan,” ujarnya. Sebagai langkah awal untuk mendekatkan pelayanan, Pemkot Makassar sebelumnya telah menyediakan kantor pelayanan sementara di Kelurahan Daya. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat di kawasan itu mengakses layanan pemerintahan tanpa harus menempuh perjalanan terlalu jauh. Tri juga mengungkapkan bahwa rencana pemekaran Kecamatan Biringkanaya telah dikomunikasikan oleh Pemkot Makassar dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, ia mendorong agar proses tersebut segera ditindaklanjuti apabila seluruh persyaratan administrasi dan ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi. Selain kesiapan administrasi, Tri mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran dalam proses pemekaran. Menurutnya, kebutuhan pembiayaan untuk kecamatan baru harus diperhitungkan sejak awal agar tidak menimbulkan kendala ketika kebijakan mulai dijalankan. Ia menilai, idealnya kepastian pemekaran sudah diperoleh sebelum pembahasan anggaran pokok dilakukan. Dengan begitu, pemerintah dapat menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan di wilayah hasil pemekaran. “Harusnya kalau idealnya sebelum pembahasan anggaran pokok, karena jangan sampai di tengah-tengah perjalanan pemekaran dilaksanakan lantas anggarannya tidak ada,” tukasnya. Tri menegaskan bahwa pemekaran kecamatan tidak boleh sekadar menjadi perubahan batas wilayah administratif. Kebijakan tersebut harus disertai kesiapan kelembagaan, personel, dan anggaran agar benar-benar mampu mempercepat pelayanan serta memastikan pemerataan akses bagi masyarakat Biringkanaya. (*)