Pemkot Makassar Jajaki Desalinasi Air Laut Berbasis Surya untuk Warga Kepulauan

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar tengah menyiapkan alternatif penyediaan air bersih bagi masyarakat kepulauan melalui teknologi desalinasi air laut yang memanfaatkan energi surya. Inovasi tersebut diarahkan untuk menjawab keterbatasan sumber air tawar di sejumlah wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Gagasan ini dibahas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menerima audiensi PT Prolink Intidata Nusantara di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (29/9/2026). Dalam pertemuan itu, PT Prolink Intidata Nusantara memaparkan teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar menggunakan sistem Reverse Osmosis (RO). Teknologi tersebut bekerja dengan memisahkan kandungan garam dari air laut sebelum air hasil pengolahan melalui proses pemurnian dan pengujian kualitas. Munafri mengatakan, penyediaan air bersih merupakan bagian dari pelayanan dasar yang harus dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah kepulauan. “Ini adalah solusi jangka panjang, air bersih yang mandiri berbasis energi matahari. Kita mau hadirkan program air langsung minum bagi warga di pulau,” ujar Munafri. Menurutnya, akses air bersih di wilayah kepulauan belum sepenuhnya merata. Sebagian pulau masih memiliki sumber air tawar, sementara di wilayah lainnya masyarakat menghadapi keterbatasan dan harus memanfaatkan air payau atau mendatangkan pasokan air dari daratan. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kebutuhan konsumsi, tetapi juga kebutuhan sehari-hari seperti mandi, memasak, mencuci hingga menunjang sanitasi keluarga. “Untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang ada di pulau itu bisa mendapatkan layanan air bersih sama dengan yang didapatkan saudara-saudara kita yang ada di kota,” jelasnya. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sendiri terdiri dari delapan pulau, dengan enam di antaranya berpenghuni. Karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, penerapan teknologi desalinasi nantinya akan diprioritaskan pada pulau-pulau berpenduduk. Sebagai tahap awal, Pemkot Makassar bersama PT Prolink Intidata Nusantara akan melakukan survei langsung untuk melihat kesesuaian teknologi dengan kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing pulau. Survei dijadwalkan berlangsung di Pulau Langkai, Lumu-Lumu, Bonetambung dan Barrang Lompo pada Rabu (30/9/2026). “Tim akan ke pulau besok melihat kondisi, tim PT Prolink Intidata Nusantara akan survei apakah sesuai dengan kondisi atau kontur pulau yang kita miliki,” ungkap Munafri. Ia menegaskan, penggunaan teknologi tersebut tidak semata-mata didasarkan pada kecanggihan alat. Faktor kebutuhan masyarakat, kondisi geografis, kapasitas produksi, hingga keberlanjutan operasional akan menjadi pertimbangan sebelum program diterapkan. Karena itu, Pemkot Makassar melibatkan Camat Kepulauan Sangkarrang, Dinas Pekerjaan Umum dan PDAM dalam proses penjajakan. “Kita mencoba mendengarkan apa yang menjadi masukan detail. Saya ajak Pak Camat, Kepala Dinas PU, Direktur PDAM, untuk memastikan apakah ini bisa kita pakai, apakah memang cocok dan dibutuhkan oleh masyarakat pulau atau tidak,” tuturnya. Teknologi yang tengah dijajaki tersebut diperkirakan memiliki kapasitas produksi sekitar 250 liter per jam. Berdasarkan paparan awal, sekitar 30 persen air yang diproses dapat menjadi air hasil desalinasi, sementara sisanya menjadi air dengan kadar garam lebih tinggi. Munafri menyebut air hasil samping tersebut masih berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan tertentu, seperti pembuatan es atau garam, namun penggunaannya tetap harus memperhatikan aspek teknis dan keamanan. Selain menghasilkan air bersih, penggunaan tenaga surya menjadi bagian penting dalam konsep tersebut. Pasalnya, sejumlah pulau berpenghuni masih mengandalkan genset berbahan bakar solar sebagai sumber listrik. “Karena itu, penggunaan energi matahari untuk mengoperasikan sistem desalinasi kita harapkan dapat menjadi alternatif yang lebih mandiri,” katanya. Meski demikian, Pemkot Makassar masih akan mengkaji kebutuhan energi, kapasitas panel surya, sistem penyimpanan daya serta biaya pemeliharaan sebelum menentukan teknologi yang akan digunakan. Dari sisi pembiayaan, Munafri menyebut pemerintah kota akan mengupayakan program tersebut masuk dalam anggaran pokok. Namun, besaran dan pola penganggaran akan disesuaikan dengan hasil survei serta kebutuhan masing-masing pulau. Pemkot juga akan menghitung sejumlah aspek teknis, termasuk lokasi fasilitas, kebutuhan lahan, kapasitas produksi, kualitas air laut dan jumlah masyarakat yang akan dilayani. Langkah tersebut dilakukan agar fasilitas yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat beroperasi secara berkelanjutan. Munafri berharap penjajakan desalinasi berbasis tenaga surya ini dapat menjadi salah satu langkah pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat kepulauan. Selain mengurangi ketergantungan terhadap pasokan air dari daratan, program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kemandirian energi di wilayah kepulauan. “Program ini kita harapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat pelayanan air minum bagi masyarakat di enam pulau berpenghuni, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan terluar Makassar,” pungkasnya. (*)