Prabowo Lantik 18 Pejabat Negara, Suyudi Ario Seto Resmi Jadi Kapolri

SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik 18 pejabat negara dalam rangkaian perubahan susunan pemerintahan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Pelantikan tersebut mencakup sejumlah posisi strategis di Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Prosesi pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Perubahan susunan pemerintahan kali ini menjadi reshuffle kabinet ketujuh pada era pemerintahan Prabowo-Gibran. Pelantikan tersebut didasarkan pada sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri, kepala lembaga, serta pejabat negara lainnya. Berikut daftar lengkap 18 pejabat yang dilantik Presiden Prabowo: Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri. Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nurcholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan. Luky Al Firman sebagai Wakil Menteri Keuangan. Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian. Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mohammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman Republik Indonesia. Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri). Salah satu pergantian yang menjadi perhatian ialah posisi Kapolri. Suyudi Ario Seto resmi menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini mendapat penugasan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Pengangkatan Suyudi sebelumnya telah mendapat persetujuan DPR RI melalui rapat paripurna. Di bidang luar negeri, posisi Menteri Luar Negeri yang sebelumnya diemban Sugiono kini dipercayakan kepada Arrmanatha Christiawan Nasir. Arrmanatha sebelumnya dikenal sebagai diplomat karier dan pernah menjalankan tugas sebagai Perwakilan Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sementara itu, Sugiono mendapat tugas baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Perubahan tersebut menempatkan sejumlah figur dalam posisi strategis baru untuk menjalankan agenda pemerintahan pada sisa masa jabatan 2024–2029. Bahlil Lahadalia juga mendapat posisi baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Pergeseran tersebut menjadi bagian dari penataan struktur koordinasi pemerintahan di bidang hilirisasi dan energi. Selain jajaran menteri, Presiden Prabowo turut melantik sejumlah wakil menteri. Drajad Hari Wibowo dipercaya sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sementara Nurcholisoh Ibnu Aman dan Luky Al Firman masing-masing dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan. Di sektor pertanian dan kelautan, Muhammad Saleh Mustafa dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian dan Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Perubahan juga dilakukan pada sejumlah lembaga negara. Dedi Prasetyo dipercaya memimpin Badan Reforma Agraria Nasional, sedangkan Aryanto Wibowo dilantik sebagai Wakil Kepala BPKP dan Mohammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Untuk Ombudsman Republik Indonesia, Presiden melantik Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman dan Radian Syam sebagai anggota Ombudsman untuk sisa masa jabatan 2026–2031. Rangkaian pelantikan tersebut menandai perubahan sejumlah posisi strategis dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Para pejabat yang baru dilantik selanjutnya akan menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing dalam pemerintahan periode 2024–2029. (*)