Bapenda Makassar Pastikan PBB-P2 dan NJOP Tak Naik hingga 2027

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memastikan tidak ada penyesuaian kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maupun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga 2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga beban masyarakat sekaligus mempertahankan penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mencatat, NJOP terakhir kali mengalami penyesuaian pada 2024. Dengan demikian, sepanjang 2026 hingga 2027 tidak akan dilakukan kenaikan terhadap NJOP maupun PBB-P2. Selain memastikan tidak ada kenaikan, Pemkot Makassar juga memberikan sejumlah keringanan kepada kelompok masyarakat tertentu. Wajib pajak dari kalangan kurang mampu dapat memperoleh potongan 50 persen dengan melampirkan surat keterangan dari kelurahan atau kecamatan. Sementara bagi veteran, keringanan yang diberikan mencapai 70 hingga 75 persen. Hingga saat ini, sekitar 4.300 wajib pajak telah mendapatkan fasilitas keringanan tersebut. Langkah lain ditempuh Bapenda untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, khususnya terhadap objek yang memiliki tunggakan dalam jumlah signifikan. Salah satunya dengan memasang baliho atau pemberitahuan pada objek pajak yang menunggak. Strategi tersebut disebut memberikan dampak terhadap tingkat pembayaran. Sejumlah wajib pajak yang mendapatkan pemberitahuan bahkan langsung menyelesaikan tunggakannya dalam waktu satu hingga dua hari. Realisasi PBB-P2 Capai 86 Persen Dari sisi penerimaan, realisasi PBB-P2 Kota Makassar hingga akhir September 2026 telah mencapai sekitar 86 persen. Dari target penerimaan sebesar Rp295 miliar, Bapenda telah mengumpulkan sekitar Rp250 miliar. Capaian tersebut meningkat sekitar 3 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dengan surplus lebih dari Rp6 miliar. Tiga kecamatan bahkan telah mencatat realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar 100 persen, yakni Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarrang, dan Bontoala. Bapenda masih memiliki waktu sekitar tiga bulan untuk mengejar sisa target penerimaan sekitar Rp40 miliar hingga akhir tahun. Dari sejumlah wilayah, Kecamatan Manggala tercatat masih memiliki realisasi yang relatif rendah sehingga menjadi salah satu wilayah yang perlu didorong. Kepala Bapenda Kota Makassar Andi Asminullah optimistis target penerimaan PBB-P2 2026 dapat tercapai hingga penghujung tahun. PBB-P2 sendiri menjadi salah satu sumber penerimaan penting bagi daerah. Kontribusinya disebut mencapai sekitar 14 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar yang berada di kisaran Rp2,3 triliun. Dengan mempertahankan NJOP dan PBB-P2 sekaligus memberikan keringanan bagi kelompok tertentu, Pemkot Makassar berupaya menjaga keseimbangan antara kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan keberlanjutan penerimaan daerah. (*)